PT Hutama Karya (persero) bersiap menampung aliran pembiayaan dari Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi yang diinisiasi pemerintah. Sumber dana baru ini diharapkan dapat menutup kebutuhan pembangunan jalan tol Trans Sumatra (JTTS) yang ditugaskan pemerintah kepada Hutama Karya
Direktur HC & Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan menyebutkan, korporasi secara prinsip menyambut baik keberadaan LPI yang memiliki kapasitas keuangan yang besar. LPI, ujarnya, menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan dalam menyelesaikan penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
“Selain itu, diharapkan dengan kehadiran LPI akan meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia khususnya di Pulau Sumatra,” kata Fauzan
Seperti diketahui, pembangunan JTTS masih cukup panjang. Catatan Hutama Karya per Oktober 2020, jalan tol trans Sumatra yang sudah terbangun mencapai 629 kilometer (km). Sementara panjang keseluruhan JTTS yang direncanakan rampung sepenuhnya pada 2024 adalah 2.770 km. Saat ini, ruas tol yang sudah beroperasi penuh adalah Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Indralaya, Medan-Binjai seksi 2 dan 3, Pekanbaru-Dumai, serta Sigli-Banda Aceh seksi 4.
“Hutama Karya telah mengoperasikan 2 ruas tol di Jakarta dan 7 ruas tol di Pulau Sumatera dengan tingkat IRR yang positif serta lalu lintas harian yang baik sehingga menjadikan aset konsesi tol tersebut cukup menarik untuk ditawarkan kepada LPI,” kata Fauzan.
Seperti diketahui, INA yang mulai beroperasi pada Februari 2021 ini memang menyasar sejumlah proyek jalan tol untuk digarap bersama investor asing potensial.
Direktur Utama INA Ridha Wirakusumah sempat menyampaikan bahwa tujuan awal lahirnya lembaga pengelola investasi di Indonesia memang untuk mempercepat pembangunan. Salah satunya yang paling menonjol adalah infrastruktur, terutama proyek jalan tol.
“Yang dilihat pertama adalah sektor infrastruktur. Itu banyak sekali, walau saya tidak bisa ungkapkan dulu yang mana. Di pipeline kami sih banyak sekali. Yang tol yang akan kita jalankan dulu, nanti sisanya, apakah airport kah, pelabuhan, atau infrastruktur lain,” kata Ridha dalam keterangan pers di kantor presiden, Februari lalu.
Fokus INA untuk menggandeng lebih banyak investor dalam membiayai jalan tol bukan tanpa alasan. Ridha mengungkapkan, jalan tol punya memiliki efek ikutan (multiplier effect) yang besar, dari saat pembangunan sampai mulai beroperasi.
Selain itu, proyek jalan tol juga menyedot pembiayaan yang sangat tinggi. Dua alasan itulah, menurut Ridha, menjadikan proyek jalan tol sebagai fokus utama INA di periode awal berjalan.
“Kita harus melihat dan kerja sama dengan pemilik tol. Kami ingin dengan bekerja sama dengan BUMN ini kalau ada investor masuk, investor itu kan menyertakan modal. Kita sama-sama sebagai pemilik, membetulkan tol ini bisa dioptimasikan bagaimana. Sehingga kemajuannya betul-betul terlihat nyata,” kata Ridha.
Ridha pun menambahkan bahwa tugas INA-SWF tidak sekadar mencari uang untuk proyek-proyek pembangunan jalan tol. Lebih dari itu, ujarnya, INA punya posisi yang sama dengan investor untuk memperbaiki kinerja jalan tol sehingga memberikan return yang optimal dan menyejahterakan masyarakat.
“Dengan adanya uang dari luar, investasi pengembangan tol jadi lebih cepat, lebih bagus, dan optimal. Dan nilai tambahnya lebih cepat untuk masyarakat Indonesia,” katanya.
Per Februari 2021, tercatat sudah ada proyek senilai 9,5 miliar dolar AS yang siap ditawarkan ke investor. Hanya saja, INA belum bisa membeberkan lebih rinci proyek apa saja yang segera ditawarkan kepada investor.
Angka tersebut sempat disinggung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal bulan ini. Ia menyebut, beberapa negara memang sudah menunjukkan ketertarikan untuk mengalirkan modalnya kepada INA. Misalnya, DFC dari Amerika yang sudah menyampaikan letter of interest hingga 2 miliar AS. Kemudian, JBIC dari Jepang juga menyatakan ketertarikan investasinya sampai 4 miliar dolar AS.
Sementara untuk thematic fund atau pendanaan tematik, beberapa negara juga telah menyampaikan ketertarikannya. Seperti Kanada dengan letter of interest sebesar 2 miliar dolar AS dan APG dari Belanda dengan komitmen investasi yang berpotensi menyentuh 1,5 miliar dolar AS.
Selain itu, INA juga sudah mendapat suntikan penyertaan modal negara tunai sebesar Rp 15 triliun melalui APBN 2020 untuk modal awal. Angka itu masih akan ditambah lagi dengan PMN sebesar Rp 15 triliun melalui APBN 2021 dan Rp 45 triliun dalam bentuk inbreng saham milik negara yang dipisahkan. Total, modal awal sebesar Rp 75 triliun segera dimiliki INA.
Sumber Republika, edit koranbumn
