Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendata setidaknya ada 157 buah infrastruktur yang terdampak bencana banjir di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Oleh karena itu, ada tiga hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam penganan bencana di wilayah Nusa Tenggara tersebut.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto mengatakan tiga prioritas tersebut adalah percepatan peningkatan konektivitas, evakuasi, dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar.
“Konsolidasi data dengan pihak-pihak terkait juga penting, nanti kita satu data dari Badan Nasional
Widiarto berujar pihaknya telah telah mengerahkan alat berat sebanyak 214 unit. Selain itu, lanjutnya, Kementerian PUPR telah mengirimkan 80 unit sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dan air minum seperti Hidran Umum, Mobil Tangki Air, dan Mobil MCK.
Widiarto mencatat setidaknya ada 139 infrastruktur yang rusak akibat banjir di Provinsi NTT. Sementara itu, bencana banjir di NTB melanda sektor perumahan rakyat.
Penanggulangan Bencana (BNPB),” katanya dalam keterangan resmi, Senin (19/4/2021).
“Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan validasi data kerusakan dan rumah terdampak telah dilakukan, tercatat di Kabupaten Dompu sebanyak 4 unit rumah rusak berat (1 hanyut) di Desa Marada dan 113 unit rumah rusak (43 hanyut) di Desa Daha,” ucapnya.
Widiarto telah menugaskan enam badan usaha milik negara (BUMN) bidang konstruksi untuk membangun kembali infrastruktur di NTT dan NTB.
Keenam kontraktor yang mendapatkan penugasan tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Nindya Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero).
Widiarto mencatat terdapat 48 infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di NTT mengalami kerusakan. Beberapa infrastruktur dalam penanganan seperti Bendung Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami dinding saluran primer runtuh dan mercu bendung jebol dilakukan pembuatan alur air menuju intake.
Selain itu, terdapat 74 titik lokasi kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan. Widiarto menyampaikan seluruh infrastruktur terdampak tersebut telah dipasang rambu peringatan dan pembersihan.
Sejumlah jembatan rusak dilakukan perbaikan oprit dan pengaman oprit menggunakan bronjong serta penggantian jembatan sementara (bailey) seperti Jembatan Waiburak 2 di Kabupaten Flores Timur.
Bidang permukiman memiliki 17 kegiatan penyediaan sarana umum yang terdampak dan tersebar di 6 kabupaten/kota di NTT. Selanjutnya, penanganan perumahan tercatat 4 titik lokasi kerusakan permukiman akibat longsor yang perlu direlokasi yakni di Kabupaten Lembata, Alor, Flores Timur, dan Kupang.
Di sisi lain, Widiarto menyatakan pihaknya telah menemukan kerusakan pada 9 infrastruktur SDA di NTB. Beberapa kerusakan tersebut sudah mulai penanganan seperti Bendungan Woro di Kabupaten Bima rusak pada sandaran tebing sebelah kiri dengan perbaikan rip-rap.
Selain itu, Widiarto mencatat ada 9 titik kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdiri dari 6 jalan nasional dan 3 jembatan. Pembersihan sedimen atau endapan lumpur yang sempat menutup jalan telah selesai dikerjakan.
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB telah menyalurkan sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Bima berupa 3 unit MTA, toilet portable, 4 unit Hidran Umum, 1 unit mobil tinja.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
