Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 sepanjang kuartal I-2021 sebesar Rp 144,2 triliun. Defisit disebabkan oleh penerimaan negara yang masih mini sementara belanja melonjak.
Angka tersebut setara 14,3% dari outlook defisit APBN akhir tahun ini sebesar Rp 1.006,4 triliun. Adapun pencapaian ini setara dengan 0,82% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah mematok defisit APBN 2021 sebesar 5,7% terhadap PDB.
Dari sisi penerimaan negara, sepanjang Januari hingga Maret 2021 terkumpul Rp 378,8 triliun, tumbuh 0,6% year on year (yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara masih loyo utamanya dikarenakan penerimaan pajak yang masih minus 5,6% yoy.
Hal tersebut seiring dampak pandemi virus corona yang dirasakan sepanjang kuartal I-2021. Sementara, di kuartal I-2020 efek pandemi baru dirasakan pada Maret. Oleh karenanya, meski tumbuh tipis penerimaan negara dinilai sudah mengindikasikan pemulihan.
Dari sisi belanja negara, pada kuartal I-2021 tercatat sebesar Rp 523 triliun, tumbuh 15,6% yoy. Pencapaian ini didominasi oleh belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang tumbuh 41,2% yoy dan belanja pemerintah pusat melonjak 26% yoy.
“Belanja negara untuk Maret 2021 naik 15,6% itu pertumbuhan luar bisa meningkat. Untuk belanja pemerintah pusat, terutama didukung belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial,” ujar Menkeu saat Konferensi Pers Realisasi APBN, Kamis (22/4).
Adapun untuk realisasi pembiayaan hingga akhir Maret 2021 tercatat mencapai Rp 323 triliun setara 32,1% dari outlook akhir tahun sebesar Rp 1.006,4 triliun.
Menkeu optimistis, defisit anggaran ke depan akan mengkompensasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja negara. Diharapkan kuartal II-2021 ekonomi bisa tumbuh 7% yoy.
Sri Mulyani menambahkan, tak kalah penting belanja negara akan didorong pada April-Juni 2021 dalam hal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Hingga 16 April 2021, realisasinya telah mencapai Rp 134,07 triliun atau setara dengan 19,25 dari pagu sejumlah Rp 699,43 triliun.
“APBN bekerja luar biasa keras untuk tarik kembali ekonomi masuk ke zona positf itu disebut countercycial. Semua sektor pelaku masyarakat dapat sentuhan dari APBN kita,” ujar Menkeu.
Sumber KOntan, Edit koranbumn
