Kementerian Keuangan berharap PNM yang diberikan kepada BUMN dapat memberikan return yang lebih baik bagi negara. Selama beberapa tahun terakhir, 80% setoran dividen ke negara berasal dari sekitar 10 BUMN.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap penerimaan berupa deviden, pajak, dan PNBP lainnya dari BUMN. Kemenkeu juga sejauh ini menjadi lembaga terakhir untuk menolong BUMN melalui injeksi modal.
“Dalam perjalanan beberapa BUMN sudah memberikan kontribusi tersebut. Namun, kalau lihat dari LKPP [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat], 80% dari dividen disetor lebih dari 10 BUMN kita. Masih banyak BUMN yang bergulat dengan dirinya sendiri,” ujarnya di Jakarta, Rabu (28/4/2021).
Rionald menegaskan hal itu ketika menjadi pembicara pada IFG Progress Launching Sesi I bertema Reformasi BUMN. Dia melanjutkan, BUMN yang masih bergulat dengan dirinya sendiri kemudian memerlukan bantuan pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) ataupun kebijakan.
Rionald menuturkan, pemerintah berharap kinerja BUMN terus ditingkatkan. Hal itu nampak dari deviden yang disetor ke negara yang masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan total aset BUMN.
Dia menyebutkan, penurunan laba akibat merosotnya kinerja BUMN pada 2020 masih dapat dimaklumi karena pandemi Covid-19. Akan tetapi, seluruh pemangku kepentingan tetap harus mewapadai penurunan laba BUMN yang terjadi pada 2018 hingga 2019.
“Ini sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN dengan melakukan sejumlah restrukturisasi, perampingan dengan cara holding. Bagi kami di Kemenkeu, kinerja BUMN menjadi catatan, alat untuk melihat kebijakan untuk BUMN,” katanya.
Rionald berharap, reformasi BUMN bisa berhasil dan berjalan baik baik sehingga dapat berkontribusi kepada negara. Khusus untuk IFG, dia tidak menampik jika industri asuransi dan penjaminan dihadapkan dengan banyaknya tantangan.
Menurutnya, kasus gagal bayar merupakan suatu hal yang sulit diterima. Oleh karena itu, manajemen IFG memiliki tugas berat untuk memperbaiki pandangan masyarakat terhadap industri asuransi dengan mengembalikan tingkat kredibilitas BUMN asuransi.
Dia menegaskan, langkah IFG membentuk lini bisnis di asuransi jiwa dan kesehatan harus dikelola dengan prudent dan berkesinambungan. IFG harus bisa memanfaatkan pertumbuhan pasar asuransi jiwa Indonesia yang tumbuh kuat dan stabil.
“Saya berharap IFG ke depan dapat menjadi katalisator dalam menata industri asuransi di Indonesia. Dalam konteks itu, kehadiran IFG Progress dapat menjadi think tank atau memberikan masukan bagi OJK,” tambahnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
