Pemerintah berencana melakukan pengadaan utang tunai sebesar Rp323,4 triliun pada kuartal II/2021. Jumlah tersebut terdiri dari instrumen surat utang negara (SUN), surat berharga syariah negara (SBSN), dan pinjaman tunai.
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berjudul Debt Portfolio Review, pengadaan utang dari SUN ditargetkan sebesar Rp194,6 triliun.
“Mengutamakan penerbitan SUN melalui lelang, penerbitan Samurai Bond, dan private placement dilakukan dengan tujuan khusus,” tulis laporan yang dikutip Selasa (18/5/2021).
Untuk utang dari SBSN ditargetkan Rp108,4 triliun. Pengadaan dari sektor tersebut mengutamakan penerbitan SBSN melalui lelang, penerbitan sukuk dalam valuta asing, dan private placement dilakukan dengan tujuan khusus
Sedangkan untuk pinjaman tunai, jumlahnya ditargetkan sebesar Rp20,4 triliun. Pinjaman dari luar negeri ini berasal dari Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Jerman, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
“Sumber pemberian pinjaman dapat berubah sesuai dengan proses negosiasi dan penyiapan dokumentasinya,” papar laporan tersebut.
Sebelumnya, Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per akhir Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun. Jumlah ini setara dengan 41,64 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia
Posisi utang meningkat 1,3 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6.361 triliun. Peningkatan ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
