Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pagu indikatif Kementerian BUMN pada 2022 ditetapkan sebesar Rp 208,2 miliar atau turun dari 2021 yang sebesar Rp 244,8 miliar. Erick memerinci alokasi Rp 208,2 miliar dibagi menjadi dua program yakni program dukungan sebesar Rp 152,9 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 55,3 miliar.
Erick mengajukan dukungan terhadap usulan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp 33,34 triliun. “Kegiatan yang dilakukan ada empat program yaitu pembina dan pengawas BUMN yang profesional, memaksimalkan kontribusi BUMN, mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN, serta peningkatan keunggulan dan daya saing BUMN,” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/6).
Erick ingin pembina dan pengawasan BUMN yang profesional membuat peningkatan profesionalitas dan juga peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi untuk memaksimalkan kinerja BUMN. Erick mengatakan Kementerian BUMN juga berupaya melakukan harmonisasi regulasi tata kelola BUMN, standarisasi anggaran dasar BUMN, dan inventarisasi aset bermasalah BUMN.
“Peningkatan keunggulan dan daya saing tidak lain demi meningkatkan pasar BUMN ke luar negeri. Inovasi yang bernilai strategis dan program hilirisasi yang dijalankan BUMN,” ucap Erick.
Erick mengatakan Kementerian BUMN saat ini juga tengah mempersiapkan buku konsolidasi BUMN secara menyeluruh. Erick berharap buku tersebut menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melihat kinerja dan prospek BUMN ke depan.
“InsyaAllah di tahun ini kita akan pertama kali mempunyai buku kementerian BUMN secara konsolidasi. Nah, karena itu inilah yang kenapa sistem menjadi integrasi ini kita perlukan. Insyaallah kira-kira September,” ungkap Erick.
Erick mengatakan buku Kementerian BUMN merupakan bagian dalam terobosan Kementerian BUMN dalam menjaga BUMN di tengah dampak pandemi. Erick menyebut net profit BUMN secara konsolidasi mengalami penurunan dari Rp 124 triliun pada 2019 menjadi Rp 28 triliun pada 2021.
“Nah, hal-hal ini bisa terlihat nyata di konsolidasi buku setelah diaudit yang mana ada juga revenue turun dari Rp 1.600 triliun menjadi Rp 1.200 triliun,” ucap Erick.
Untuk mendukung transformasi BUMN tersebut, Erick juga ingin membangun project management office (PMO) agar seluruh database yang ada di BUMN bisa menjadi satu dan bisa melihat pembukuan atau keperluan modal belanja (capex) yang tidak diperlukan. Seperti apa yang dilakukan terhadap PLN ataupun di Telkom.
“Kalau kita lihat Telkom, salah satu profitabilitas yang naik itu bagaimana capex kita tetap tekan,” lanjut Erick.
Erick berharap DPR mendukung tambahan anggaran Rp 33,34 miliar sehingga total kebutuhan yang diperlukan untuk Kementerian BUMN sebesar Rp 244,8 miliar.
“Saya mengharapkan dukungan ini bisa menjadi realita tentu dengan segala kerendahan hati, insyaAllah kepercayaan ini kita akan lakukan secara maksimal dengan anggaran yang bisa terkontrol dengan baik,” kata Erick menambahkan.
Sumber Republika, edit koranbumn
