Pandemi memberikan dampak yang signifikan bagi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero). Hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan Garuda dalam menyelesaikan kewajiban atas kredit yang telah diperoleh dari perbankan termasuk di bank-bank anggota Himbara.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut utang tersebut harus direstrukturisasi. Sebab, bila penyelamatan ini tidak dilakukan maskapai pelat merah ini bakal makin kesusahan di masa mendatang.
“Memang yang menjadi krusial saat proses restrukturisasi sebagai contoh utang (kredit) di Bank Himbara itu tidak mungkin di hair cut. Dia hanya mungkin dikonversi menjadi ekuitas seperti zaman dahulu yang juga ada kredit dijadikan ekuitas,” ujar Tiko dalam acara Business Talk.
Menurutnya, utang maupun kredit Garuda yang ada di bank maupun lessor pesawat kemungkinan akan menggunakan skema debt to equity swap untuk menyelamatkan Garuda. Ia menyatakan hal ini akan membuat kepemilikan saham eksisting akan terdilusi.
“Sehingga ini akan menjadi dampaknya. Nanti tergantung siapa yang mempunyai utang (kredit) terbesar, maka dia akan menjadi pemilik saham terbesar. Bila kesepakatannya seperti itu,” papar Tiko.
Sebenarnya, Tiko menegaskan jika Kementerian BUMN akan menyelamatkan Garuda Indonesia dengan pertimbangan GIAA memiliki market domestik yang potensial. Namun, akibat kesalahan pengurusan manajemen keuangan di masa lalu, berupa jumlah sewa pesawat terlalu mahal, kini kinerja GIAA terpuruk di masa pandemi.
Maskapai pelat merah ini tercatat memiliki utang yang jatuh tempo per Mei 2021 sebesar Rp 70 triliun atau US$ 4,9 miliar dari Rp 140 triliun total utangnya. Sebagai utang itu merupakan pinjaman ke pihak perbankan.
Berdasarkan laporan keuangan Garuda per September 2020, pinjaman jangka pendeknya ke perbankan mencapai US$ US$ 754,3 juta. Sedangkan pinjaman jangka panjang tercatat sebesar US$ 260,95 juta dimana US$ 92,6 juta diantaranya jatuh tempo dalam waktu setahun.
Pinjaman jangka pendek itu berasal sejumlah bank mengacu pada data September 2020. Di antaranya berasal dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Panin, ICBC, Bank of China Limited, Bank CTBC Bank KEB Hana Indonesia, HSBC dan BCA.
Sedangkan pinjaman jangka panjang berasal dari BRI, BNI, Indonesia Infrastructure Finance (IIF), Bank Maybank Indonesia, dan BCA.
Berdasarkan laporan keuangan Garuda Indonesia, pinjaman jangka pendek ke BNI mencapai US$ 148,9 juta dimana utang Garuda sebesar US$ 79,71 juta jatuh tempo pada 19 April 2021 dan US$ 13 juta jatuh tempo pada 31 Maret 2021.
Lalu anak usahanya Garuda Maintenance Facility Aero (GMFA) memiliki pinjaman US$ 49,2 juta dan Aerowisata Catering (ACS) US$ 6,2 juta. Adapun utang jangka panjangnya mencapai US$ 107,1 juta dimana US$ 9,67 jatuh tempo pada 28 April 2021.
Sementara dalam laporan keuangan BNI per Maret 2021, total saldo kredit perseroan ke Garuda mencapai Rp 2,82 triliun. Adapun BRI tercatat memiliki kredit sebesar Rp 3,3 triliun ke maskapai ini per Maret 2021. Bank Panin saat ini memiliki saldo kredit ke Garuda sebesar Rp 1,7 triliun.
Herwidayatmo, Presiden Direktur Bank Panin mengatakan, status kredit tersebut masih dalam kategori lancar sehingga tidak berdampak negatif terhadap beban keuangan perseroan. Baca Juga: Soal opsi penyelamatan Garuda Indonesia (GIAA), begini kata serikat pekerja “Kredit ke Garuda belum direstrukturisasi. Kreditnya masih lancar dan sampai saat ini tidak masuk loan at risk (kredit berisiko),” ungkapannya.
Sementara Vera Eve Lim Direktur Keuangan BCA mengungkapkan, kredit investasi atau pinjaman jangka panjang yang diberikan perseroan ke Garuda sebesar US$ 205.488 sudah tercatat lunas pada April 2021.
Hal senada disampaikan Taswin zakaria Presiden Direktur Bank Maybank Indonesia. Pihaknya sudah tidak memiliki kredit ke Garuda saat ini.
Adapun Bank Permata tercatat memiliki kredit ke Garuda sebesar US$ 31,6 juta per September 2020 yang harusnya jatuh tempo pada 1 April 2021. Namun, Darwin Wibowo Direktur Wholesale Banking Bank Permata tidak bersedia menjelaskan status kredit tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap beban keuangan perseroan.
“Kami tidak dapat memberikan informasi mengenai nasabah kami. Kebijakan kredit Permatabank mengacu pada persyaratan dan peraturan yang berlaku,” tandanya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
