Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di 34 provinsi. Kebijakan tersebut diperpanjang selama dua pekan, terhitung sejak 15 Juni 2021.
“PPKM mikro akan diperpanjang tanggal 15 sampai 28 Juni,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas dengan Presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/6).
Terdapat sejumlah aturan pembatasan yang diterapkan dalam PPKM mikro tahap ke-10 ini. Misalnya, perusahaan yang berada di zona merah Covid-19 wajib menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi 75% karyawannya.
Sementara, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25%. WFH dan WFO bagi karyawan wajib dilakukan secara bergilir.
“Artinya 25% itu bukan mereka yang itu-itu saja, tetapi harus diputar. Sehingga meyakinkan bahwa yang work from office itu bergantian,” ujar Airlangga.
Berbeda dengan perusahaan di zona merah, Airlangga menyebut, kantor yang berada di zona oranye dan kuning Covid-19 menerapkan sistem WFH dan WFO masing-masing 50% terhadap karyawan.
Selanjutnya, pada sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar wajib mengikuti aturan yang sudah diputuskan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-ristek). Namun, bagi sekolah yang berada di zona merah, kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring.
Pada sektor jual beli, jam operasional restoran dan mal dibatasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Protokol kesehatan pun wajib diterapkan secara ketat.
Sementara, terkait dengan kegiatan ibadah, masyarakat yang tinggal di zona merah diminta beribadah dari rumah. “Sehingga beribadah di tempat umum, atau beribadah di tempat publik, atau beribadah di tempat-tempat ibadah, khusus di daerah merah itu ditutup dulu untuk 2 minggu,” terang Airlangga.
Adapun daerah-daerah yang dikategorikan sebagai zona merah Covid-19 antara lain Kudus, Bangkalan, dan beberapa daerah lainnya yang akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
Di daerah-daerah tersebut, kata Airlangga, akan dilakukan penebalan atau penambahan personel kepolisian dan TNI untuk memperketat PPKM mikro.
“Pemerintah melalui Satgas Covid menugaskan Dandim dan Kapolres untuk me-lead PPKM mikro untuk dilakukan penebalan,” ucapnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menekan laju penularan virus corona di Tanah Air.
Sumber Kontan, edit koranbumn
