Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sudah meminta direksi PT PLN (Persero) menekan capital expenditure (capex) atau belanja modal. Erick menilai hal itu merupakan upaya dalam menyehatkan kondisi PLN yang memiliki utang sebesar Rp 500 triliun.
“Saya rasa utang lancar itu bukan utang yang jelek, karena itu, saya pastikan ketika jadi menteri, saya duduk dengan direksi PLN bahwa Rp 500 triliun kita pastikan harus ada keseimbangan,” ujar Erick saat inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) PLN di Gandul, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (6/7) malam.
Saat itu, Erick meminta PLN menekan belanja modal hingga 24 persen yang berkontribusi sebesar Rp 24 triliun. Kemudian, Erick juga meminta PLN melakukan refinancing atau pembayaran pinjaman dengan mengajukan pinjaman baru yang bunganya lebih rendah.
Kata Erick, PLN telah menjalankan renegosiasi utang dengan bunga lebih rendah Rp 30 triliun dari total utang yang sebesar Rp 500 triliun. Selain itu, lanjut Erick, PLN juga telah melakukan renegosiasi utang senilai Rp 60 triliun yang berdasarkan laporan terakhir, utang senilai Rp 35 triliun telah memasuki proses renegosiasi.
“Kemarin sudah Rp 30 triliun, kita kencangkan lagi kalau bisa sampai Rp 100 triliun,” ucap Erick.
Erick menyampaikan upaya penyehatan PLN juga mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mempercepat pembayaran kompensasi untuk PLN dari dua tahun menjadi enam bulan.
“Hal ini bagian supaya utangnya baik dan belanja modal yang tidak perlu di PLN saya enggak mau lagi karena kita harus setop. Project base apalagi yang seperti korupsi-korupsi itu kita harus bersihkan, apa yang terjadi di Garuda tidak boleh terjadi di PLN,” ungkap Erick.
Erick menyebut penyehatan PLN juga bagian dalam mendorong transformasi PLN menuju energi baru terbarukan (EBT). Erick menilai transisi listrik ke arah EBT memiliki kompleksitas yang tinggi dan menjadi tantangan bagi PLN ke depan.
“Yang pasti EBT itu lebih mahal, ini yang coba kita transisikan, apalagi pemerintah sudah menetapkan sampai 2060 kita sudah transisi ke EBT itu sudah mulai terjadi, kalau negara lain bisa kenapa kita tidak,” kata Erick menambahkan.
Sumber Republika, edit koranbumn
