—Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengubah struktur penugasan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang saat ini dikerjakan PT Hutama Karya (Persero).
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya mengeluarkan JTTS yang termasuk dalam konstruksi tahap II—IV dari aset Hutama Karya. Nantinya, JTTS akan menjadi aset badan layanan umum (BLU).
“Sehingga JTTS tidak membebani ekuitas dan arus kas Hutama Karya. Hutama Karya sebagai kontraktor dan operator, namun tidak mencatatkan [JTTS sebagai] utang maupun asetnya. Ini penting agar Hutama Karya tidak mengalami permasalahan keuangan di masa mendatang,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7/2021).
Dengan kata lain, Kartika mengusulkan agar pemerintah secara langsung atau melalui BLU menjadi pemilik konsesi JTTS. Sementara itu, pembangunan JTTS tahap II—IV akan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan.
Artinya, Hutama Karya hanya akan mendapatkan konsesi untuk JTTS tahap I yang terdiri dari 13 ruas dengan total panjang 1.065 kilometer. Pemerintah nantinya secara langsung atau melalui BLU akan memiliki konsesi atas JTTS sekitar 1.771 kilometer dengan estimasi investasi Rp378,84 triliun.
Dalam paparan Kartika, Hutama Karya saat ini memiliki utang keuangan senilai Rp50,5 triliun, dan utang ke vendor hingga Rp21,3 triliun.
Hal tersebut merupakan dampak dari penugasan JTTS pada Hutama Karya yang dibarengi dengan tidak adanya suntikan dana berupa Penanaman Modal Negara (PMN) pada 2017—2018.
Kartika mengatakan, tidak adanya PMN selama 2 tahun tersebut membuat kondisi aset dan utang Hutama Karya meningkat tajam, sedangkan ekuitas perseroan tidak mengejar pertumbuhan tersebut.
Kartika mencatat, secara konsolidasi aset Hutama Karya mencapai Rp110,99 triliun, namun demikian ekuitas perseroan hanya Rp31,79 triliun.
Selain keterlambatan PMN, permasalahan keuangan Hutama Karya juga datang dari rendahnya lalu lintas harian rata-rata (LHR) JTTS dan peningkatan tarif tol yang tidak sesuai proyeksi.
Menurutnya, hal tersebut dapat membuat risiko klaim atas penjaminan pemerintah terkait penugasan JTTS kepada Hutama Karya meningkat.
Dalam catatan Hutama Karya, saat ini telah beroperasi lima ruas jalan backbone jalan tol Trans-Sumatra (JTTS) dan sebagian ruas Sigli—Banda Aceh. Adapun, rata-rata internal rate of return (IRR) seluruh ruas tersebut hanya mencapai 3,29 persen, sedangkan rata-rata IRR ruas tol yang kini dalam tahap konstruksi hanya mencapai 0,58 persen.
Secara terperinci, ruas yang telah beroperasi adalah Medan—Binjai (6,1 persen), Bakauheni—Terbanggi Besar (6,57 persen), Palembang—Indralaya (-0,6 persen), Terbanggi Besar—Kayu Agung (4,6 persen), Pekanbaru—Dumai (3,84 persen), dan Sigli—Banda Aceh Seksi 3 dan Seksi 4 (-0,77 persen).
Secara total, Hutama Karya telah mengoperasikan JTTS sepanjang 531 km dengan total investasi Rp65,06 triliun.
Sementara itu, ruas yang kini sedang dalam tahap konstruksi adalah Sigli—Banda Aceh (-0,77 persen), Kisaran—Indrapura (3,18 persen), Kuala Tanjung—Parapat (1,23 persen), Indralaya—Muara Enim (5,59 persen), Sicincin—Padang (-0,77 persen), Pekanbaru—Pangkalan (2,26 persen), Taba Penanjung—Bengkulu (-0,53 persen), dan Binjai—Pangkalan Brandan (-5,54 persen).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
