Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS bakal diselesaikan tepat waktu setelah Pemerintah memberikan dukungan pendanaan melalui penyertaan modal negara alias PMN secara bertahap.
Sokongan Pemerintah itu pada mulanya terlontar dalam rapat dengan pendapat antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Komisi VI DPR, Kamis (8/7/2021) lalu. Saat itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjanjikan PMN untuk mendukung konstruksi JTTS.
Kartika berujar, Hutama Karya akan mendapatkan total dana segar pada tahun ini senilai Rp25 triliun. Kemudian akan disalurkan kembali PMN senilai Rp31,35 triliun pada 2022, dan Rp 11,5 triliun pada 2023.
Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berencana menambah pembiayaan investasi senilai Rp32,9 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dan Rp16,9 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL)
“Ini dalam rangka memperkuat BUMN karya. HK sangat terekspos dengan Jalan Tol Trans Sumatera. Kami meminta Kementerian BUMN sekaligus melakukan reformasi sehingga akan menjadi BUMN yang sehat neracanya bisa menjalankan fungsi pembangunan namun tetap akuntabel dan sustainabel dari sisi keuangannya,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa pemberian PMN kepada BUMN merupakan salah satu modalitas dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada kesempatan yang sama dia juga menepis anggapan bahwa PMN adalah pemborosan, melainkan pemerintah telah menghitung benar tujuan dan penggunaan PMN itu.
“Ini bukan suatu dikotomi yang kita bedakan, sifatnya sebetulnya sejalan. Pemberian PMN itu juga disebut dalam Peraturan Pemerintah yang ada untuk program PEN. Karena kita juga ingin melihat BUMN berpartisipasi dalam membangkitkan kembali perekonomian, membuat lapangan kerja tetap tercipta, membuat kegiatan usaha dilanjutkan yang mempunyai multiplier effect. Jadi pemberian PMN juga merupakan salah satu cara pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak semula mendukung realisasi JTTS. Pasalnya, kelak proyek itu mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah meyakini bahwa proyek jalan tol di Sumatra tidak hanya meningkatkan konektivitas serta akses transportasi dan logistik, namun diharapkan pula memberikan manfaat ekonomi dan dampak positif pada sektor lainnya.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai peran PMN penting untuk menghindari proyek dapat diselesaikan tepat waktu.
Dia mengatakan bahwa PMN untuk perusahaan negara sektor konstruksi memang tidak terlepas dari berbagai proyek penugasan infrastruktur. Selama ini, sebagian sumber pendanaan dialihkan kepada BUMN seperti Hutama Karya, padahal seharusnya dibiayai oleh negara.
Sementara itu, Analis Trimegah Sekuritas Tbk. Kharel Devin Fielim mengatakan penyertaan modal negara (PNM) akan membantu BUMN untuk melanjutkan proyek dan restrukturisasi kredit.
“Tambahan PMN dapat dipergunakan untuk working capital. Dengan tambahan PMN harapannya BUMN karya dapat menyelesaikan penugasan yang diberikan untuk membangun infrastruktur esensial,” ujarnya.
Sebelumnya, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan PMN kedua pada tahun ini kepada pemerintah.
Adapun, pengajuan PMN kedua akan ditujukan untuk konstruksi maupun pengoperasian setidaknya pada sembilan ruas di JTTS. Tjahjo menyampaikan bahwa PMN yang akan diajukan tersebut akan digunakan untuk dua kegiatan, yakni pengoperasian dan konstruksi.
Akan ada tiga ruas yang akan memperoleh manfaat PMN tersebut dalam kegiatan konstruksi, yakni jalan tol Medan—Binjai, Palembang—Indralaya, dan Pekanbaru—Dumai. PMN itu juga dinilai akan membantu kegiatan pengoperasian enam ruas JTTS, yakni ruas Binjai—Langsa, Indralaya—Muara Enim, Kisaran—Indrapura, Kuala Tanjung—Parapat, Sigli—Banda Aceh, dan Pangkalan—Pekanbaru.
Selain itu, Tjahjo juga mengatakan bahwa PMN kedua akan membantu pengerjaan detail engineering design (DED) backbone lanjutan JTTS. Hutama Karya sendiri masih harus membangun enam ruas backbone JTTS hingga 2024.
Keenam ruas tersebut terbagi dalam konstruksi Tahap II dan Tahap III. Jalan tol backbone yang masuk dalam Tahap II, adalah Betung—Tempino—Jambi (169 kilometer), Jambi—Rengat (198 kilometer), Rengat—Pekanbaru (207 kilometer). Adapun yang masuk dalam Tahap III, adalah Dumai—Rantauprapat (181 kilometer), Rantauprapat—Kisaran (112 kilometer), Langsa—Lhokseumawe (134 kilometer), Lhokseumawe—Sigli (157 kilometer), dan Pangkalan Brandan—Langsa (658 kilometer).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
