SKK Migas, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah berhasil menyelesaikan isu-isu utama dalam alih kelola Wilayah Kerja Rokan. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris SKK Migas, Taslim Yunus melalui siaran pers yang dirilis pada Jumat (6/8).
“Kemarin (Kamis, 5/8) kami menyelenggarakan rapat Progress Weekly Meeting Pembahasan Transisi WK Rokan yang terakhir. Sebagian besar isu krusial yang dipantau oleh Tim Alih Kelola WK Rokan telah dapat diselesaikan, sehingga kami berharap PHR sudah dapat memulai kegiatan pada Senin (9/8),” kata Taslim dalam keterangan tertulis (6/8).
Taslim menuturkan, keberhasilan alih kelola yang dirancang SKK Migas untuk WK Rokan dinilai merupakan model alih kelola terbaik, sehingga model tersebut juga akan digunakan oleh SKK Migas sebagai acuan untuk mengawal alih kelola WK lain.
Head of Agreement (HoA) Wilayah Kerja Rokan yang diinisiasi SKK Migas untuk mempertahankan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI, lanjut Taslim, telah berhasil direalisasi dengan pemboran 103 sumur pengembangan.
Harapan SKK Migas, kegiatan pemboran yang dilakukan PT CPI ini dapat dilanjutkan oleh PT PHR dengan mengebor 144 sumur pada tahun 2021, sehingga produksi dari wilayah kerja tersebut dapat dipertahankan sebesar 160 ribu bopd. “Pemboran adalah salah satu dari 9 isu utama yang dipantau Tim Alih Kelola, untuk memastikan proses berjalan dengan baik,” kata Taslim.
Di sisi lain, migrasi data teknis dan operasi dapat diselesaikan setelah PT CPI dan PT PHR menandatangani berita acara. Sementara itu, studi terkait Chemical EOR juga telah dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga studi dinamik telah dapat diselesaikan, begitu pula dengan manajemen kontrak-kontrak yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasi yang dilakukan dengan melakukan mirroring kontrak sebelumnya. Dengan demikian, kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan telah terkontrak.
Pengadaan listrik dan uap yang menjadi salah satu isu yang diperhatikan pun telah mendapat solusi terbaik setelah Pertamina bekerjasama dengan PLN untuk menyelesaikan kontrak, termasuk kontrak Pengadaan gas yang digunakan untuk mendukung operasional pembangkit.
Demikian pula dengan masalah ketenagakerjaan yang juga dapat diselesaikan sebagian besar pekerja PT CPI ditransfer ke PHR. Taslim bilang, proses perizinan dan prosedur operasi juga sudah selesai ditransfer, sehingga dapat digunakan oleh PHR. Masalah lingkungan juga sudah dapat diperoleh kesepakatan sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
“Awal yang baik ini semoga menjadi bekal untuk mengawal operasional WK Rokan di bawah Pengelolaan PHR. Kami berharap, produksi WK Rokan dapat ditingkatkan kembali,” kata Taslim.
Sumber Kontan, edit koranbumn
