Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memetakan dengan jelas rencana transisi energi dari fosil menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).
Jokowi menjelaskan, saat ini 67% kebutuhan energi masih bersumber dari batubara. Untuk itu, peralihan menuju EBT secara bertahap perlu dilakukan.
“Tahun 2022 misalnya 5.000 MW harus geser dari coal bisa ke hidro power, bisa geothermal, bisa solar panel, silahkan. Tapi memang harus ada tahapan-tahapan seperti itu,” ungkap Jokowi dalam Rapat Pengarahan Presiden kepada Komisaris dan Direksi Pertamina-PLN, Sabtu (20/11).
Kendati demikian, Jokowi mengakui saat ini pemanfaatan EBT juga masih terkendala harga yang mahal. Untuk itu, sebagai langkah awal, Jokowi memastikan dirinya telah berbicara dengan pemimpin sejumlah negara seperti Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Dari pembicaraan tersebut, Jokowi mengungkapkan ada potensi bantuan pendanaan mencapai US$ 100 miliar setiap tahunnya dari negara-negara besar untuk semua negara di dunia dalam mendorong transisi energi. Namun, Jokowi menegaskan, komitmen ini pun juga perlu dipastikan.
“Nah jangan hanya mau berikan bayangan angka tapi duitnya nggak nongol. Kita ngomong blak-blakan aja,” kata Jokowi.
Untuk itu, Jokowi memastikan langkah transisi energi perlu disiapkan. Hal ini juga untuk mengantisipasi terhambatnya investasi ke depannya jika Indonesia masih bergantung dengan energi fosil.
Jokowi melanjutkan, Indonesia memiliki potensi pemanfaatan EBT yang tergolong besar. Sebagai contoh, ada lebih dari 1000 sungai yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). “Dua sungai saja, Sungai Kayan di Kalimantan Utara itu bisa kira-kira 13.000 MW. Sungai Membramo itu bisa 24.000 MW. Baru dua sungai,” tegas Jokowi.
Jokowi mengakui, kebutuhan investasi untuk pemanfaatan EBT memang tergolong besar, untuk itu selain memanfaatkan bantuan pendanaan dari negara-negara lain, PLN juga diharapkan mampu menjaring investasi.
Jokowi pun menargetkan, ke depannya produk industri akan dibedakan menjadi dua yakni produk yang bersumber dari industri yang dipasok energi hijau dan yang non energi hijau. “Nanti produknya produk hijau yang mempunyai value, harga lebih tinggi dari produk yang biasa,” kata Jokowi.
Demi memastikan investasi bisa berjalan dengan mulus, Jokowi menginstruksikan agar PLN membenahi alur perizinan yang ada.
Sumber Kontan, edit koranbumn
