Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara pada November 2021 telah mencapai Rp 2.310,4 triliun atau tumbuh 0,1% year on year.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara tersebut di antaranya, pertama, belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 937,3 triliun atau tumbuh 10%, didorong oleh realisasi proyek infrastruktur dasar dan konektivitas.
Adapun belanja barang Kementerian/Lembaga tumbuh 24,4% atau Rp 408,9 triliun. Pertumbuhan ini dipengaruhi akselerasi pembayaran beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Lalu, kinerja barang per Kementerian/Lembaga tersalurkan kepada Kementerian Kesehatan sebesar Rp 105,8 triliun atau naik 221,5%, Kementerian PUPR sebesar Rp36,3 triliun atau naik 39,4%, Kementerian Agama Rp 17,3 triliun namun turun 1,3% dibandingkan tahun lalu.
Realisasi belanja barang per akun, dibelanjakan untuk barang operasional dan non operasional Rp 163, 1 triliun, pemeliharaan Rp 32,3 triliun, perjalanan dinas Rp 21,9 triliun, barang BLU Rp 67,8 triliun, diserahkan ke masyarakat Rp 96,7 triliun.
Selanjutnya pengadaan vaksinasi kepada 284,1 juta dosis senilai Rp 26 triliun, biaya perawatan pasien covid Rp 49,6 triliun, bantuan pelaku UMKM Ro 15,4 triliun, 8,5 juta siswa sekolah dari Kemenag menerima BOS Rp 8,9 triliun, serta volume penyaluran subsidi biodiesel ke 6,94 juta kiloliter senilai Rp 35,7 triliun.
Kemudian, belanja modal tumbuh 45,2% atau Rp 160,4 triliun. Adapun, realisasi belanja modal Kementerian/Lembaga untuk Kementerian PUPR Rp 66,4 triliun, Kepolisian Rp 22,6 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 25,2 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 12,9 triliun.
Realisasi belanja modal per akun untuk peralatan mesin sebesar Rp 60,6 triliun, gedung bangunan Rp 22 triliun, dan untuk jalan irigasi jaringan Rp 68,2 triliun. Juga beberapa manfaat untuk masyarakat seperti pembangunan jembatan, bendungan, jaringan irigasi, pembangunan jalan dan lain sebagainya.
Kedua, belanja non Kementerian/Lembaga Rp 662 triliun didominasi untuk pembayaran manfaat pensiun, subsidi energi dan pupuk serta program pra kerja.
Sementara itu transfer ke daerah dan dana desa Rp 711 triliun masih kontraksi 4,9% dikarenakan beberapa pemerintah daerah belum memenuhi atau menyampaikan laporan syarat salur.
Sumber Kontan, edit koranbumn
