Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp 358,4 triliun per 24 Desember 2021. Adapun angka ini merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah dengan emiten baru sebanyak 55 emiten.
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan pasar saham Indonesia masih menguat. Per 24 Desember 2021, indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat sebesar 0,4 persen mtd ke level 6.563 dengan nonresiden mencatatkan inflow sebesar Rp 0,94 triliun.
“Penghimpunan dana ini mayoritas digunakan sebagai modal kerja. Sementara fungsi intermediasi perbankan pada November 2021 tumbuh 4,82 persen yoy atau 4,17 persen ytd didorong peningkatan pada kredit UMKM dan ritel,” tulis OJK dalam laporannya, Kamis (23/12)
Selanjutnya, indikator perekonomian domestik juga menunjukkan perbaikan yang berlanjut. Indikator-indikator sektor riil seperti purchasing managers index (PMI) manufaktur, indeks keyakinan konsumen, penjualan kendaraan, dan lowongan pekerjaan terus meningkat.
Dari sisi sektor eksternal juga terus membaik ditunjukkan oleh surplus neraca perdagangan dan peningkatan cadangan devisa. Hal ini diperkirakan dapat menyediakan buffer untuk meredam dampak normalisasi kebijakan moneter bank sentral utama khususnya The Fed.
Kemudian di pasar surat berharga negara (SBN), non residen mencatatkan outflow sebesar Rp 24,99 triliun, sehingga mendorong rerata yield SBN naik delapan basis poin mtd pada seluruh tenor.
Dari industri perbankan, mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan terutama pada sektor pengolahan dan rumah tangga masing-masing sebesar Rp 24,9 triliun dan Rp 9,1 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) sebesar 10,48 persen yoy atau 9,98 persen ytd.
Dari sektor IKNB, sektor asuransi berhasil menghimpun premi pada November 2021 sebesar Rp26,1 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp 16,3 triliun, serta asuransi umum dan reasuransi sebesar Rp 9,8 triliun.
Selain itu, Fintech peer to peer (P2P) lending pada November 2021 mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 106,6 persen yoy atau meningkat Rp 1,2 triliun (ytd Rp 13,8 triliun). Sedangkan, piutang perusahaan pembiayaan tercatat relatif stabil pada level Rp 363 triliun.
Tak cukup disitu, profil risiko lembaga jasa keuangan pada November 2021 masih terjaga dengan rasio non performing loan (NPL) net turun menjadi 0,98 persen (NPL gross: 3,19 persen) dan rasio non performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan sebesar 3,92 persen.
Kemudian restrukturisasi kredit Covid-19 masih melanjutkan tren penurunan pada November 2021 dengan kredit restrukturasi Covid-19 tercatat sebesar Rp 693,62 triliun dari Oktober 2021 Rp 714,01 triliun. Adapun jumlah debitur restrukturisasi Covid juga menurun dari 4,4 juta debitur menjadi 4,2 juta debitur.
Sedangkan posisi devisa neto (PDN) November 2021 sebesar 1,60 persen atau berada jauh di bawah threshold sebesar 20 persen. Lalu, likuiditas industri perbankan pada November 2021 masih berada pada level yang memadai.
Hal tersebut terlihat dari rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK masing-masing sebesar 154,90 persen dan 34,24 persen, di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50 persen dan 10 persen.
Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 25,62 persen atau jauh di atas threshold.
Adapun industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang terjaga sebesar 589,5 persen dan 322,9 persen yang berada jauh di atas threshold sebesar 120 persen. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,91 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.
“OJK secara konsisten melakukan asesmen terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.
Ke depan lanjut Anto untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, OJK melakukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan dengan menggelar berbagai kegiatan untuk menggerakkan UMKM, pengembangan KUR klaster, Bank Wakaf Mikro dan vaksinasi massal.
Sumber republika, edit koranbumn
