Wacana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) dari sebelumnya Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama pada April 2022 dinilai berpotensi menambah pendapatan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, kebijakan tersebut dapat membuat jumlah pengguna KRL menurun sebesar 3 persen. Namun, penurunan tersebut tidak otomatis membuat banyak orang beralih ke moda transportasi lain.
Dengan begitu, lanjutnya, masih ada peluang atau estimasi peningkatan pendapatan PT KCI, kendati adanya kenaikan tarif perjalanan.
“Berdasarkan data yang ada, sebanyak 95,5 persen pengguna yang disurvei mengatakan akan tetap menggunakan moda transportasi kereta api, meskipun tarif dinaikkan dengan alasan bahwa kurangnya pilihan alternatif moda transportasi lain yang lebih murah,” ujar Tulus dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (12/1/2022).
Dia mengaku, tidak begitu mempermasalahkan rencana usulan kenaikan tarif KRL Jabodetabek itu. Terlebih, bila kenaikan tarif tersebut sudah memperhitungkan Ability to Pay (ATP) atau kemauan membayar dan Willingness to Pay (WTP) atau kemampuan membayar.
Menurutnya, berdasarkan pertimbangan ATP, WTP, tingkat kepuasan pengguna, dan berbagai kelebihan pada moda transportasi commuter, maka PT KAI memiliki ruang untuk menaikkan tarif dasar kereta commuter sebesar Rp2.000.
“Kami juga sudah mendapatkan data dari survey, yaitu jumlah pengguna kereta didominasi jarak tempuh di bawah 25 kilometer. Secara total jumlah pengguna dengan jarak tempuh di bawah 25 kilometer mencapai 84 persen dari total responden,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menaikkan tarif KRL Jabodetabek menjadi Rp5.000 di 25 kilometer pertama, atau naik Rp2.000 dari tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp3.000. Kemudian untuk 10 kilometer selanjutnya akan kenaikannya tetap Rp1.000.
Kemenhub mengusulkan adanya kenaikan tarif KRL Jabodetabek karena sudah tidak mengalami penyesuaian tarif sejak 2015. Selain itu, tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia juga berpengaruh terhadap biaya pengoperasian KRL Jabodetabek.
Bukan cuma itu, anggaran untuk kebutuhan atau kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) juga terus meningkat.
Terbaru, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menerima bantuan dana sebesar Rp3,2 triliun guna mendukung penyelenggaraan PSO di Bidang Angkutan Kereta Api untuk layanan kelas ekonomi pada 2022.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, dana tersebut diberikan sebagai bentuk subsidi tiket kereta untuk masyarakat pengguna jasa KAI yang hampir mendekati 250 juta pergerakan manusia di seluruh Indonesia, terutama pelaku perjalanan kelas ekonomi.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
