Aksi rights issue dari sektor perbankan bakal marak tahun ini. Tidak hanya bank kecil saja untuk memenuhi ketentuan modal inti, namun bank besar dan menengah juga akan menggelar penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu untuk meningkatkan CAR dalam mendukung ekspansi ke depan.
Salah satu yang akan menggelar rights issue adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Rencana rights issue ini disampaikan Menteri Perusahaan pelat merah ini telah diusulkan untuk Menteri Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Rencana penambahan modal (rights issue) BTN dinilai vital dalam mendukung industri perumahan atau properti yang menjadi salah satu lokomotif ekonomi selama pandemi Covid-19.
Selain itu, penambahan modal BTN juga dibutuhkan dalam mendukung Program Pembangunan Satu Juta Rumah dari pemerintah.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Haru Koesmahargyo mengungkapkan, prospek sektor perumahan masih cerah. Karena itu, pihaknya memasang target pertumbuhan kredit double digit sekitar 10% pada tahun depan.
Target tersebut, juga akan bergantung pada pengendalian pandemi Covid-19 yang diharapkan masih akan terjaga. Apabila nantinya pandemi sudah terkendali dengan baik, maka permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi juga akan meningkat.
“Ke depan saya yakin kalau nanti pandemi teratasi, permintaan KPR nonsubsidi akan meningkat, sampai September 2%, setidaknya bisa 5% tahun depan. BTN menargetkan kredit 2022 bisa double digit sekitar 10% didorong dari sektor perumahan yang mayoritas,” jelas Haru baru-baru ini.
Baca Juga: UOB Akuisisi Bisnis Konsumer Citigroup di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit sektor properti meningkat 4,6% yoy menjadi Rp 1.104,6 triliun pada Oktober 2021. Kredit KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) menyumbang porsi 50,92% dari total kredit properti, dengan pertumbuhan mencapai 9,6% yoy.
Pertumbuhan kredit properti tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kredit perbankan yang tercatat 3,24% pada periode yang sama. Hal ini menjadi tolak ukur sektor properti masih mampu bertahan, meskipun sektor ekonomi lain berguguran di tengah pandemi.
Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, penjualan rumah melalui KPR masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi. Selain itu, insentif pemerintah juga menyelamatkan kredit KPR yang sudah berjalan tidak macet.
“Makanya sektor properti masih bisa bertahan di tengah pandemi,” ujarnya, Senin (17/1).
Sementara Pengamat perbankan Paul Sutaryono mengungkapkan, pada dasarnya sektor properti tidaklah berdiri sendiri, namun memiliki efek domino atau multiplier effect terhadap lebih dari 170 industri turunan yang menaungi lebih 20 juta tenaga kerja. Bila sektor properti bangkit maka akan banyak industri yang ikut menggeliat di tengah pandemi.
“Sektor properti dan sektor otomotif menjadi indikator kebangkitan sektor riil secara keseluruhan,” jelas Paul Sutaryono.
Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, sektor properti berpeluang besar bangkit pada tahun ini akibat booming harga komoditas. Meski demikian, ada faktor COVID-19 yang masih menjadi penghambat sektor properti untuk melesat.
“Sayangnya saat harga komoditas meningkat kita masih terdampak pandemi sehingga kenaikan harga komoditas tidak langsung mendorong kenaikan sektor properti,” tegasnya.
Untuk itu, dia menegaskan kunci bagi sektor properti masih sama dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu terkendalinya COVID-19. “Kalau pemerintah mampu mencegah terjadinya gelombang tiga, pertumbuhan kredit properti akan lebih tinggi, di kisaran 9-10%,” ujarnya.
Potensi besar di industri properti pada 2022 dan tahun selanjutnya tetap membutuhkan dukungan oleh sektor perbankan. Dasarnya, sebagian besar penjualan properti masih mengandalkan kredit, baik KPR maupun KPA.
Selain itu, perbankan juga mendukung sektor properti melalui kredit konstruksi dan modal kerja bagi para developer.
Piter menilai penguatan permodalan terhadap Bank BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti, khususnya di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), harus dilakukan.
“BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. BTN menjadi jangkar dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah,” papar Piter.
Hingga September 2021, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN tercatat 17,97%, dan mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. CAR BTN tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri bank yang berada pada level 25,24%.
Penambahan modal BTN melalui skema rights issue direncanakan digelar pada tahun ini. Pemerintah pun akan ikut serta dalam rights issue ini melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun. Melalui PMN tersebut, maka kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di angka 60%.
Sementara Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan, rencana penambahan modal dua bank pelat merah masih berjalan sesui prosesnya. “Terkait dengan BNI dan BTN masih on schedule. Itu tidak ada masalah. Justru yang kita minta supaya terus dijalankan dengan agenda yang pasti dan time line yang jelas,” ujarnya.
Selain itu, dukungan modal ini dibutuhkan dalam mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah. BTN pun telah merencanakan penyaluran KPR untuk lebih dari 1 juta rumah pada periode 2022 hingga 2025.
“BTN memang membutuhkan PMN itu supaya saham pemerintah tetap terjaga dengan baik dan mau nggak mau karena ini memang bank yang ditugaskan untuk pengadaan perumahan rakyat, jadi kita harus dukung optimal,” pungkasnya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
