Normalisasi likuiditas oleh Bank Indonesia (BI) tahun ini melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) diperkirakan berdampak moderat terhadap likuiditas perbankan. Alhasil, ruang untuk penyaluran kredit perbankan diproyeksikan masih luas.
Adapun, sebelumnya BI mengumumkan kenaikan GWM akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Maret 2022, yang saat ini sebesar 3,5 persen untuk bank umum konvensional (BUK), bank mum syariah (BUS), dan unit usaha syariah (UUS).
“Terkait dengan kenaikan GWM secara bertahap, kami melihat dampaknya cukup moderat terhadap likuiditas perbankan sepanjang tahun ini,” jelas Analis Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto
Dia menjelaskan berdasarkan data statistik perbankan per Oktober 2021, baik di bank komersial dan bank syariah, kenaikan GWM Rupiah bank komersial dan bank syariah akan mengurangi likuiditas sebesar Rp200 triliun sepanjang 2022.
Untuk itu, Rully memprakirakan kenaikan GWM tidak akan berdampak besar terhadap likuiditas perbankan pada tahun ini. Hal itu karena pengurangan likuiditas yang diestimasi sekitar Rp200 triliun, masih akan menyisakan sekitar Rp700 triliun likuiditas di sistem perbankan.
“Dengan likuiditas tersebut bank-bank masih memiliki ruang yang cukup besar untuk menyalurkan kredit secara lebih agresif, apalagi dengan [loan to deposit ratio] LDR yang masih cukup rendah,” jelasnya.
Selain itu, Rully menilai dengan pertumbuhan kredit di atas 10 persen pun, serta dengan pertumbuhan DPK yang tetap di level 6 persen, LDR perbankan masih akan tetap terjaga di bawah 85 persen.
Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut memperkirakan likuiditas perbankan masih akan melimpah di tahun ini meskipun adanya kenaikan GWM. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari posisi Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang diproyeksikan masih akan besar hingga akhir tahun, kendati adanya tahapan normalisasi likuiditas mulai Maret ini.
Pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (2/2/2022), Perry mengungkapkan rasio AL/DPK akhir tahun ini mencapai 30 persen. Rasio tersebut diproyeksikan turun dari besaran saat ini yaitu 35 persen.
“Alat likuid [terhadap DPK] akan turun. Tapi dari 35 persen ke 30 persen. Alat likuid akhir tahun kita perkirakan menjadi 30 persen, dan itu masih juga lebih tinggi dari posisi tertinggi sebelum Covid-19,” tutur Perry, dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Rabu (2/2/2022).
Perry menyebut likuditas di perbankan sangat besar saat pandemi Covid-19. Pada saat sebelum pandemi, rasio AL/DPK terbesar hanya mencapai 21 persen.
“Dengan kenaikan GWM ini, likuiditas perbankan masih berlebih, sehingga perbankan masih mampu untuk menyalurkan kredit dan masih bisa membeli SBN untuk pembiayaan APBN,” katanya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
