Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura memperkuat kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam rangka meningkatkan produktivitas Pelabuhan Jayapura dan Tol Laut wilayah Indonesia Timur.
Dengan ditandai dengan penandatanganan dua MoU Kerja Sama antara PT. Pelabuhan Indonesia Regional IV dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura.
MoU tersebut yaitu terkait “Rencana Pemanfaatan Aset Lahan Hasil Reklamasi Kolam Pelabuhan” dan MoU terkait “Kerjasama Pengoperasian Barang Milik Negara”.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diwakili oleh Dwi Rahmad Toto selaku Regional Head IV dan KSOP Kelas II Jayapura Capt Roni Fahmi, selaku Kepala KSOP.
Roni menyampaikan bahwa kunjungan kapal dan tingkat distribusi logistik pada kegiatan bongkar muat barang muatan di Pelabuhan Jayapura selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan seperti pada tahun 2021 mencapai 584 total call dengan 4.393.246 total GRT.
Sehingga untuk menunjang produktivitas pelabuhan maka dibutuhkan kerja sama dan peran pemerintah serta operator pelabuhan berinovasi bersama stakeholders untuk terus meningkatkan layanan kapal dan bongkar muat dengan maksimal.
Tercatat pada tahun 2021 kegiatan bongkar muatan mencapai 1.075.641 Ton dan muat muatan mencapai 157.951 Ton.
“Bahkan untuk layanan kontainer mencapai 1.111.180 T/M³,” ujar Roni dalam keterangan resminya, Selasa (12/4).
Hal tersebut tentunya berdampak pada layanan seperti kecepatan layanan bongkar muat. Serta kemampuan pelabuhan dalam penyandaraan kapal secara aman dan selamat sesuai standard keselamatan internasional ISM Code dan standard fasilitas keamanan kapal dan pelabuhan ISPS Code pada konvensi internasional SOLAS.
Roni juga menerangkan bahwa saat ini Pelabuhan Jayapura melayani 14 kabupaten/kota pada provinsi Papua dan menjadi pelabuhan akhir bagi layanan kapal dari barat ke timur Indonesia.
“Sehingga dengan adanya kerja sama ini dan pemanfaatan lahan reklamasi tentu layanan bongkar muat akan semakin meningkat,” ujar Roni.
Dalam kesempatan yang sama, Dwi Rahmad Toto juga menyampaikan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) menyambut baik penandatanganan kerja sama pengoperasian dermaga dan pemanfaatan aset lahan hasil reklamasi pada DLKr/DLKp Pelabuhan Jayapura.
“Hal ini tentu akan terus meningkatkan layanan kapal yang masuk dan ketersediaan serta kecepatan waktu dalam pelayanan bongkar muat,” ujar Rahmad.
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Willem Thobias Fofid menyampaikan, peningkatan pertumbuhan produktivitas layanan Pelabuhan Jayapura dilihat pada rekapitulasi data produksi Pelabuhan Jayapura Tahun 2014 – 2021.
Sehingga berdampak dan dapat dilihat pada pembangunan dermaga APBN oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Ia menyebut, Dermaga 2 Pelabuhan Jayapura menggunakan APBN dibangun sejak 2013 dalam rangka mendukung semangat konektivitas Tol Laut dan multimoda dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
“Dermaga 2 APBN telah beroperasi dan pada hari ini diwujudkan dengan Perjanjian Kerjasama Pengoperasian Barang Milik Negara berupa dermaga seluas 69 m x 23 m antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero),” ujar Willem.
Sumber Kontan, edit koranbumn
