Upaya transformasi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai berkontribusi pada peningkatan kinerja sepanjang tahun 2021 lalu.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN mampu mencetak kinerja terbaik sepanjang sejarah kendati di tengah bayang-bayang pandemi Covid-19.
Menurutnya, capaian tersebut diraih berkat efisiensi dan inovasi di berbagai lini bisnis melalui program transformasi yang sejalan dengan gerakan transformasi BUMN sejak April 2020.
“PLN menjalankan transformasi yang membuat perusahaan makin sehat, bisa bergerak lebih lincah dalam menjalankan mandat negara untuk memberikan pelayanan kelistrikan kepada pelanggan dan mampu merespons secara lebih trengginas berbagai peluang bisnis. Dampaknya sangat positif terhadap kinerja perseroan,” kata Darmawan dalam keterangan resmi, Selasa (24/5).
Selain itu, Darmawan menambahkan, PLN juga berhasil menjaga keadilan tarif bagi masyarakat kurang mampu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Industri.
Darmawan menambahkan, transformasi berhasil meningkatkan penjualan tenaga listrik tahun 2021 sebesar 5,08% dibandingkan tahun sebelumnya meskipun Indonesia terdampak pandemi luar biasa yang mengakibatkan ekonomi melambat.
Pertumbuhan listrik yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% menjadi bukti keberhasilan inovasi dan efisiensi, sehingga penjualan listrik meningkat sebesar Rp 13,96 triliun menjadi Rp 288,86 triliun.
“Ini menunjukkan PLN sebagai jantungnya Indonesia benar-benar semakin sehat. Ekonomi tumbuh, dan listrik mampu tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi makin berkualitas, dan PLN siap menopang kebutuhan listriknya,” tambah Darmawan.
Asal tahu saja, jumlah pelanggan bertambah dari 79,0 juta pada tahun 2020, menjadi 82,5 juta pelanggan pada tahun 2021. Hal tersebut juga sejalan dengan bertambahnya daya tersambung pelanggan dari 143.159 Mega Volt Ampere (MVA) pada tahun 2020, menjadi 151.985 MVA pada tahun 2021.
Sepanjang tahun 2021, PLN berhasil melistriki 491 desa terpencil yang sebelumnya belum berlistrik. Hal ini meningkatkan rasio elektrifikasi dari sebelumnya 99,2% pada tahun 2020 menjadi 99,4% pada tahun 2021.
Selain itu, PLN melakukan pengendalian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik melalui efisiensi biaya operasi, manajemen pinjaman yang proaktif, konsolidasi proses bisnis dan perbaikan layanan pelanggan, serta digitalisasi proses bisnis dimulai dari hulu ke hilir antara lain digitalisasi pembangkit, transmisi dan distribusi serta pengadaan berbasis digital.
“Dengan langkah-langkah tersebut, BPP listrik berhasil diturunkan sebesar Rp15/kWh, dari Rp1.348/kWh pada tahun 2020 menjadi Rp1.333/kWh pada tahun 2021,” papar Darmawan.
Darmawan menegaskan, seluruh upaya di sisi operasi tidak akan berhasil jika pengendalian di sisi keuangan tidak dilakukan. PLN telah membangun sistem Cash War Room, Spend Control Tower dan optimalisasi manajemen investasi serta menjalankan langkah cost avoidance dan cost reduction yang terukur dan termonitor secara ketat.
PLN juga berhasil mempercepat pelunasan pinjaman sebesar Rp52,48 triliun dalam 2 tahun terakhir sehingga menurunkan outstanding pinjaman secara signifikan.
“Langkah-langkah yang kami lakukan tersebut mampu mengurangi tekanan keuangan Perseroan di 2021 sehingga beban keuangan turun Rp 7,04 triliun atau 25,7% dibandingkan tahun 2020,” terang Darmawan.
Menurutnya, berkat transformasi yang dijalankan tersebut, PLN membukukan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) tahun 2021 Rp 89,17 triliun naik 2,9% dari EBITDA tahun 2020 Rp 86,69 triliun.
Kenaikan EBITDA sejalan dengan kenaikan laba, di mana pada tahun 2021 perseroan berhasil membukukan laba bersih Rp 13,17 triliun (audited), lebih tinggi dibanding laba bersih tahun 2020 sebesar Rp 5,99 triliun.
Darmawan menjelaskan, pada tahun ini PLN akan mengalami tantangan lebih terutama terkait naiknya harga bahan bakar, biaya bunga dan volatilitas kurs serta kondisi over supply.
Dalam 2 tahun terakhir PLN telah berhasil mengupayakan rescheduling masuknya IPP yang semula di tahun 2021 menjadi tahun 2022. Tentu saja hal ini menimbulkan tekanan arus kas pembayaran IPP akibat adanya Take Or Pay (TOP).
Sumber Kontan, edit koranbumn
