Komisi VI DPR RI akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun 2023.
Keempat BUMN yang dimaksud yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Damri, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav dan PT LEN Industri (Persero).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Damri, Dirut AirNav, dan Direktur Utama PT LEN Industri, terkait pembahasan mengenai pendalaman terhadap BUMN penerima usulan PMN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
PMN tahun 2023 yang akan diberikan tersebut dengan rincian, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengusulkan PMN tunai tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk mendanai kebutuhan investasi dan modal kerja di anggota holding pangan. Serta Rp2,6 triliun PMN non-tunai yang merupakan salah satu program strategis pada kajian pembentukan holding BUMN Pangan.
“Berapa-berapanya per item anak perusahaan masih akan kita dalami lebih lanjut,” kata Aria dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (17/6/2022).
Sementara itu, Perum Damri, mengusulkan PMN tahun 2023 sebesar Rp866,8 miliar yang akan digunakan untuk program yang memberikan peluang peningkatan kinerja dan produktivitas Damri, meningkatkan kontribusi nilai dividen kepada pemegang saham serta meningkatkan kontribusi layanan transportasi pada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun, untuk Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav, Komisi VI DPR RI akan mendalami usulan PMN tahun 2023 sebesar Rp790 miliar yang akan diperuntukkan guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, kapasitas produksi dan relaksasi keuangan perusahaan.
Terakhir, PT Len Industri (Persero) mengusulkan penambahan PMN tunai tahun 2023 sebesar Rp3 triliun untuk program investasi kelompok usaha Holding Defend ID. Serta PMN non-tunai tahun 2023 sebesar Rp838,4 miliar untuk memperbaiki struktur permodalan korporasi.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
