Komisi VI DPR telah menyetujui usulan aksi korporasi tujuh BUMN pada 2022. Adapun, enam di antaranya merupakan aksi rights issue yang salah satunya dilakukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).
Dalam kesimpulannya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengungkapkan seluruh fraksi menyetujui rencana aksi korporasi Kementerian BUMN.
“Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN perhatikan seluruh catatan pandangan fraksi-fraksi Komisi VI DPR terkait PMN 2023, dan inisiatif corporate action 2022 sebagai bagian tak terpisahkan,” jelasnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Senin (4/7/2022).
Adapun, BUMN yang akan melakukan aksi korporasi yakni PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) rights issue dengan usulan mempertimbangkan keterlibatan BUMN lain dalam pelaksanaan aksi korporasi ini.
Emiten baja pelat merah, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) bakal menerbitkan saham baru melalui skema rights issue dengan target dana hingga Rp2,5 triliun.
PLH Direktur Utama Krakatau Steel sekaligus Direktur Keuangan Tardi mengungkapkan sebagai bagian dari rencana restrukturisasi, perseroan memiliki kewajiban jatuh tempo pada 2022 untuk Tranche B sebesar US$524 juta setara Rp7,59 triliun (kurs Rp14.500).
“Dalam rangka pemenuhan kewajiban ini beberapa inisiatif disusun dengan beberapa rencana kontijensi, salah satu upaya yang akan ditempuh pemenuhan kewajiban ke kreditur sehingga bisa kami lanjutkan program transformasi lanjutan salah satunya adalah kami ingin menerbitkan saham baru kepada publik dengan konsekuensi pemerintah terdilusi porsi sahamnya,” jelasnya dalam RDP di Komisi VI DPR, Kamis (30/6/2022).
Dia melanjutkan, pemerintah tidak akan mengambil bagian dalam rencana rights issue tersebut sehingga kepemilikan sahamnya akan terdilusi dari 80 persen menjadi 60 persen. Kendati terdilusi, kepemilikan pemerintah tetap mayoritas.
Adapun, jumlah saham baru diperkirakan sebanyak-banyaknya 6,4 miliar lembar. Berdasarkan hitungannya, harga saham KRAS terakhir pada 360 per lembar dan sempat mengalami kondisi terbaik Rp500 per lembar.
Mengacu pada rentang harga tersebut, total dana dari realisasi rights issue ini dapat berkisar antara Rp1,8 triliun hingga Rp2,5 triliun. Penerbitan tersebut, terangnya, menjadi rencana kontijensi guna memenuhi kewajiban terhadap kreditur.
“Mohon izin dilusi saham pemerintah guna memperkuat modal dan salah satu sumber pelunasan Krakatau Steel untuk krediturnya,” tambahnya.
Dia bercerita sejak transformasi awal perseroan telah merestrukturisasi utang dengan jumlah cukup besar hingga US$2,3 miliar yang diikuti peningkatan pemasaran dan penjualan serta kinerja operasional perseroan.
Sejak 2019 hingga Juni 2022, KRAS telah menyelesaikan pembayaran bunga selama masa restrukturisasi mencapai US$93 juta. Selanjutnya menyelesaikan pembayaran pokok Tranche A pada 2020 hingga Maret 2022 mencapai US$22 juta.
Terakhir, KRAS telah melakukan pembayaran Tranche B pada 31 Desember 2021 sebesar US#200 juta.
Emiten BUMN lain yang bakal rights issue di antaranya SMGR, WSKT, ADHI, BBTN, dan GIAA.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
