Empat BUMN yang bergerak di sektor transportasi mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN), dari total Rp69,8 triliun yang disetujui DPR untuk 10 BUMN.
Pertama, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey mendapatkan sebesar Rp9,5 triliun. BUMN tersebut mendapatkan alokasi PMN terbesar ketiga di antara 10 BUMN yang disetujui mendapatkan dukungan negara.
Alokasi PMN itu ditujukan guna penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.
Kedua, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,1 triliun. Dana negara yang diberikan akan dimanfaatkan untuk mendanai cost overrun atau penambahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Direktur PT KAI Didiek Hartantyo menyebut apabila PMN tidak turun pada 2022, maka bisa berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek Kereta Cepat juga.
Berdasarkan perhitungan KAI, cost overrun Kereta Cepat bisa mencapai US$1,176 miliar sampai dengan US$1,9 miliar.
“Cashflow PT KCIC itu akan bertahan mungkin sampai dengan September. Sehingga kalau ini [PMN] belum turun, maka cost overrun yang penyelesaiannya diharapkan Juni 2023, ini akan terancam mundur,” terangnya pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (6/7/2022).
Ketiga, Perum DAMRI mendapatkan suntikan PMN sebesar Rp867 miliar. Sekretaris Perusahaan DAMRI Akhmad Zulfikri mengatakan bahwa PMN akan dimanfaatkan untuk sejumlah proyek penugasan dari pemerintah di kala kondisi keuangan perusahaan yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
“Bagi DAMRI, PMN akan memberikan perbaikan struktur modal perusahaan dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan proyek penugasan dan pengembangan usaha dengan mempertimbangkan kondisi keuangan DAMRI yang terdampak sangat signifikan akibat pandemi Covid-19,” terang Akhmad melalui keterangan resmi, Selasa (5/7/2022).
Adapun, sejumlah Proyek Penugasan dan Pengembangan Usaha di antaranya seperti penyediaan armada angkutan perintis dan angkutan pariwisata di KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), dan pengelolaan armada bus listrik untuk perkotaan melalui program buy the service.
Keempat, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia mendapatkan suntikan dana Rp790 miliar.
“Atas nama AirNav Indonesia saya bersyukur bahwa usulan kami atas penambahan Penyertaan Modal Negara [PMN] telah disetujui dan disahkan oleh DPR,” tutur Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B. Pramesti melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/7/2022).
Sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara layanan navigasi penerbangan di Tanah Air, AirNav akan menggunakan PMN untuk peremajaan fasilitas sistem navigasi penerbangan di sejumlah lokasi kerja. Penentuan fasilitas yang akan diremajakan ditentukan sesuai dengan skala prioritas, mempertimbangkan batas usia ekonomis.
Polana menyebut peremajaan fasilitas sistem navigasi menjadi krusial untuk segera dipenuhi karena adanya tuntutan peningkatan kemampuan dan fitur sistem penerbangan global.
Di sisi lain, alokasi PMN untuk AirNav juga akan digunakan untuk peningkatan kualitas fasilitas sistem navigasi penerbangan sebagai bentuk dukungan rencana strategis Pemerintah kaitannya dengan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui konektivitas udara terpadu.
Kemudian, PMN juga dialokasikan untuk pengambil alihan ruang udara Indonesia di atas Kepulauan Riau dan Natuna, melalui realignment FIR Singapura menjadi FIR Jakarta.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
