Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni untuk mengembangkan usahanya dan tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah.
“Subsidi semestinya hanya sementara. Jadi ketika Pelni mampu melakukan kegiatan lebih baik, maka sudah bisa menjadi komersial” katanya dalam siaran pers, Rabu (3/8/2022).
Dia menjelaskan telah diberikan amanah oleh Presiden Joko Widodo untuk memastikan konektivitas laut terlaksana dengan baik. Adapun sejumlah tantangan yang harus dihadapi di sektor transportasi laut misalnya yaitu harus menjangkau daerah terpencil, disparitas harga, dan lain sebagainya.
Menurutnya, Pelni telah mendapatkan amanah dari pemerintah melalui penyediaan kapal perintis, tol laut, dan kegiatan lainnya yang harus dapat diandalkan.
Sejumlah upaya transformasi yang harus dilakukan Pelni di antaranya yaitu melakukan digitalisasi layanan, efisiensi operasional kapal, memetakan dan menyeleksi daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dilayani, dan melakukan pengelolaan SDM Pelni yang berkarakter agile (lincah), memiliki kapasitas dan kompetensi, serta mau berubah menjadi lebih baik.
Lebih lanjut, Menhub menyampaikan apresiasinya kepada Pelni yang selama ini telah membantu pemerintah memberikan pelayanan angkutan laut baik penumpang, maupun logistik hingga ke daerah-daerah terpencil.
Sementara itu, Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyampaikan sejak 2018, penugasan yang diberikan berupa Public Service Obligation (PSO) dan subsidi menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia tengah dan timur.
“Kepercayaan ini kami tunjukkan dengan kinerja produksi yang terus meningkat khususnya pada aktivitas muatan barang,” ujarnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
