Negara-negara G20 dinilai perlu bergandengan tangan untuk kembali ke situasi sebelum pandemi, dengan investasi berkelanjutan yang dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata bagi semua pihak.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan G20 harus menjadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari.
Dalam kaitannya dengan investasi, Bahlil menyampaikan 4 poin utama terkait tantangan investasi yang berkelanjutan.
Pertama, investasi harus berkontribusi terhadap hilirisasi yang memiliki peran penting untuk mengakhiri siklus ketergantungan negara-negara berkembang terhadap komoditas mentah sembari mengurangi dampak perubahan iklim.
Hal ini dinilai penting mengingat 2 dari 3 negara berkembang di dunia memiliki ketergantungan terhadap komoditas mentah, sehingga perlu memberikan dukungan kepada negara berkembang yang ingin memajukan industrinya melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara maju pada saat menaiki tangga di masa awal revolusi industri.
“Apakah adil jika negara maju dahulu menaiki tangga untuk mencapai puncak lalu sekarang negara berkembang tidak boleh menaiki tangga yang sama?,” tanya dia dalam forum Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) mengutip keterangan resmi Kamis (22/9/2022).
Kedua, investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mendorong kolaborasi investor dengan UMKM lokal.
Ketiga, dia menilai investasi membutuhkan keadilan.
Bahlil melihat, tren investasi di bidang energi hijau masih sangat timpang, di mana hanya ⅕ dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Itu artinya, dua pertiga dari total populasi dunia hanya mendapat seperlima dari total investasi energi hijau.
Ini termasuk ketimpangan antara harga kredit karbon di negara maju dan negara berkembang.
“Di masa depan kita perlu menyepakati aturan main mengenai pasar karbon yang lebih adil dan lebih berimbang tanpa standar ganda antara negara maju dan berkembang,” ujarnya.
Kemudian, poin terakhir adalah perlunya dukungan negara-negara untuk mengadopsi kompendium sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan implementasi strategi dan program untuk menarik investasi yang berkelanjutan.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
