Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan upaya impor KRL bekas dari Jepang hanya merupakan opsi jangka pendek untuk upaya peremajaan armada kereta.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, impor KRL masih perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pertumbuhan jumlah penumpang pada 2023. Meski demikian, dia menyebutkan impor rangkaian KRL perlu diiringi dengan produksi dalam negeri.
Erick menuturkan, pemenuhan kebutuhan KRL melalui impor akan diminimalisir seiring dengan upaya peningkatan kapabilitas Inka dalam memproduksi rangkaian kereta.
“Kalaupun impor kami minta seminimal mungkin, itu [impor] hanya buat menutupi kebutuhan KRL sekitar 6 sampai 7 bulan ke depan,” kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Seiring dengan hal tersebut, Kementerian BUMN pun mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3 triliun untuk tahun anggaran 2024. Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, PMN Inka akan digunakan untuk membeli barang modal untuk memproduksi rangkaian KRL yang ditargetkan dapat digunakan pada 2025 mendatang.
Dia menuturkan, modal tersebut akan dialirkan ke fasilitas produksi Inka di Banyuwangi, Jawa Timur. Tiko melanjutkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan impor KRL bekas dari Jepang untuk periode 2023. T
iko mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan izin impor 12 rangkaian KRL bekas dari Jepang . “Saat ini izinnya [impor] sedang kami ajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” kata Tiko.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
