BP Tapera resmi meluncurkan aplikasi Tapera Mobile untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan sejumlah layanan kredit kepemilikan rumah, termasuk rumah bersubsidi. Aplikasi itu juga dapat digunakan oleh pengembang dalam memasarkan perumahan yang dibangun.
“Tapera Mobile akan membantu meningkatkan kemudahan aksesibilitas peserta Tapera dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses layanan pengajuan pembiayaan perumahan di manapun dan kapanpun,” kata Adi dalam peluncuran aplikasi Tapera Mobile di Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, aplikasi tersebut sekaligus digunakan BP Tapera untuk melakukan pengumpulan data tren peningkatan perumahan. Pasalnya, pihaknya ingin agar penyediaan rumah ke depan menyesuaikan dengan pola permintaan sehingga rumah yang dibangun dapat terserap penuh oleh peserta.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan 229 ribu unit rumah bersubsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dari kuota tersebut, 50 ribu unit diantaranya dikhususkan untuk pekerja informal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan sisanya untuk pekerja formal. Hingga saat ini tercatat sekitar 90 ribu unit telah terserap sehingga masih banyak ruang bagi masyarakat yang ingin mengajukan rumah subsidi.
Adapun, harga rumah subsidi per Juni 2023 diatur sebesar sebesar Rp 162 juta hingga Rp 234 juta atau naik sekitar delapan persen dari patokan harga sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur BP Tapera, Herry Trisaputra Zuna, menambahkan, selama ini akses kredit perumahan yang disiapkan langsung oleh BP Tapera masih dilakukan secara manual. Alhasil, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin jauh dari harapan untuk memiliki rumah karena minimnya informasi.
“Dalam kaitan itulah, dibuat yang namanya Tapera Mobile, dia menghubungkan stakeholder yang menyalurkan perumahan. Ada pengembangan yang menawarkan rumahnya, ada perbankan yang menawarkan KPR-nya, dan ada BP Tapera yang menyalurkan bantuan,” katanya.
Lebih jauh, Herry mengatakan, ke depan pemerintah ingin agar bisa memiliki proyeksi kebutuhan perumahan per tahun dengan lebih rigid untuk memperkecil angka backlog. Diketahui, backlog perumahan hingga kini mencapai 12,7 juta rumah. Namun, data tersebut hanya berupa statistik.
“Nah, yang kita perlukan itu data by name by address. Kebutuhan rumah akan terpetakan dari dua sisi. Permintaan dan suplainya,” kata dia.
Sumber Republika, edit koranbumn
