Pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 96,75 triliun kepada 1,7 juta debitur hingga 16 Mei 2025. Kredit ini tercatat memiliki tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,03 persen.
“Untuk porsi penyaluran KUR di sektor produktif juga terus ditingkatkan. Pada posisi 30 April 2025, porsinya mencapai 59,4 persen. Ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah dalam mendorong usaha sektor produktif, termasuk sektor perikanan dan pariwisata,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Per Maret 2025, jumlah debitur baru yang mengakses KUR tercatat sebanyak 544.298 orang, sementara 293.082 debitur berhasil naik kelas dalam usahanya.
Penyaluran KUR ke sektor perikanan mencapai Rp 1,49 triliun, dan ke sektor pariwisata mencapai Rp 5,84 triliun. Angka ini mencakup subsektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, serta transportasi, pergudangan, dan komunikasi.
Ferry menjelaskan, untuk mendukung usaha produktif, KUR memberikan kelonggaran akses pembiayaan berulang hingga empat kali, baik untuk skema KUR Mikro maupun KUR Kecil.
Dalam hampir satu dekade pelaksanaannya, Skema KUR Subsidi Bunga telah menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam memberikan pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha produktif.
Pemerintah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR agar dampaknya lebih luas dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta langsung dirasakan oleh pelaku usaha.
Dalam kunjungannya ke Desa Wisata Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Ferry berdialog dengan 50 debitur KUR binaan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam kesempatan tersebut, ia mendengarkan langsung masukan dan kebutuhan para debitur agar program KUR dapat diperluas manfaatnya.
Kepala Desa Wisata Sade, Ahmad Syafi’i, mengungkapkan bahwa KUR sangat membantu kelompok usaha lokal. Ke depan, pihaknya berencana memanfaatkan pembiayaan KUR untuk membangun kawasan kuliner di desa tersebut, guna mendukung pariwisata lokal.
“Pengembangan usaha, termasuk kawasan kuliner di Desa Wisata Sade, dapat dilakukan melalui KUR. Ada beberapa skema seperti KUR Super Mikro (hingga Rp10 juta), KUR Mikro (Rp10–100 juta), dan KUR Kecil (Rp100–500 juta). Silakan dimanfaatkan sesuai kebutuhan,” ujar Ferry.
Sebagai mitra strategis pemerintah, BRI juga memberikan berbagai fasilitas pembiayaan dan mendorong digitalisasi pembayaran di Desa Sade melalui penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
sumber : ANTARA, Republika Edit koranbumn
