Perum BULOG bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen untuk berkolaborasi dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan. Kolaborasi ini ditandai dengan kegiatan Peluncuran Sinergi TNI dan BULOG Melalui Program Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan seremonial dilaksanakan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III/Siliwangi, Bandung (24 Juli 2025).
Program nasional ini mendapat atensi tinggi dari jajaran pemerintah pusat dan daerah. Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perwakilan Anggota Komisi IV DPR RI, Sekretaris Menko Bidang Pangan, Aster Panglima TNI, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, Danlanud, Danlanal, Kapolda Jabar, Kajati Jabar, serta jajaran Forkopimda lainnya.
“BULOG erat kaitannya dengan TNI AD, dulu dibentuk oleh Presiden Soeharto dalam rangka mengatasi kesulitan pangan nasional. Sejak saat itu, BULOG menjadi pusat distribusi bahan pangan, khususnya beras. Saat ini, peranan BULOG harus semakin proaktif dan kuat,” tanggapan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam tinjauan kegiatan tersebut.
Pelaksanaan program ini berlangsung serentak di 15 Kodam, 47 Korem, 351 Kodim, dan 3.698 Koramil di seluruh Indonesia, serta melibatkan lebih dari 75.000 Babinsa. Skala pelaksanaan yang luas ini merupakan bentuk nyata sinergi strategis antar instansi dalam mendukung agenda besar pemerintah menuju swasembada pangan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan yang dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2025 merupakan bagian dari stimulus ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat. Secara nasional, terdapat 18.277.083 PBP tahun ini.
“Penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP ini bukan hanya soal ketersediaan. Ini adalah langkah pengendalian inflasi pangan dan penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap komoditas pokok, terutama beras,” ungkap Arief.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa program SPHP menjadi penyangga penting kebijakan pangan nasional. Pemerintah telah menetapkan target penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
“Sinergi ini menjadi bukti konkret bahwa BULOG dan TNI berperan aktif menjaga akses pangan bagi masyarakat. Melalui penyaluran Banpang dan beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah, kami memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas secara merata dan terjangkau,” ujar Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani.
Di Makodam III/Siliwangi, Banpang disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) Kecamatan Sumur Bandung yang diwakilkan oleh PBP di tiga kelurahan, yaitu: Kelurahan Merdeka (74 PBP), Kelurahan Babakan Ciamis (207 PBP), dan Kelurahan Braga (211 PBP). Setiap PBP menerima total 20 kg beras gratis untuk dua alokasi, masing-masing 10 kg untuk bulan Juni dan Juli 2025.
Khusus untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 3.462.037 keluarga, dengan total volume beras sebesar 69.240.740 kg. BULOG memastikan penyaluran dilakukan dengan sistematis, terencana, dan akuntabel melalui mekanisme digital dan pengawasan langsung.
Bersamaan dengan itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) turut digelar dengan menjajakan berbagai macam bahan pangan dengan harga yang terjangkau, termasuk penjualan beras SPHP dengan harga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kg. Pembelian dibatasi maksimal dua kemasan per konsumen. Mekanisme ini diterapkan agar beras SPHP dapat dijangkau oleh masyarakat lebih merata, tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan kembali secara ilegal.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kodam III/Siliwangi juga diramaikan oleh pelaku UMKM binaan Kodam, serta dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Disperindag Provinsi, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Berbagai produk pangan lokal dijual dengan harga terjangkau untuk membantu masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan lebih mudah.
Direktur Utama BULOG juga menyampaikan apresiasi kepada para petani Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga pasokan nasional tidak lepas dari peningkatan produktivitas pertanian. “Kami mencatat banyak daerah sudah bisa panen hingga tiga sampai empat kali setahun. Ini menjadi pilar penting dalam menjaga stok nasional dan mewujudkan swasembada pangan,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.
Dalam rangka menjamin ketepatan sasaran penyaluran, seluruh proses bantuan pangan menggunakan aplikasi Banpangan. Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Sementara untuk pendistribusian beras SPHP, seluruh pengecer wajib mendaftar melalui aplikasi Klik SPHP, dan diverifikasi oleh Dinas yang membidangi pangan di wilayah masing-masing. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pengecer menandatangani surat pernyataan yang mewajibkan mereka mematuhi seluruh ketentuan, termasuk tidak menjual lebih dari dua kemasan dan tidak membuka kemasan.
Di akhir kegiatan, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Bapak Mokhamad Suyamto, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi di lapangan. “Kami sudah menerapkan sistem yang ketat dan transparan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari pencabutan hak distribusi hingga pidana sesuai UU Perlindungan Konsumen,” jelasnya.
Beras SPHP disalurkan melalui berbagai kanal distribusi: pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Pemerintah Daerah melalui Kios binaan dan GPM, Kantor BUMN serta Instansi Pemerintah. BULOG memastikan distribusi ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan.
Program ini merupakan implementasi nyata sinergi BULOG dan TNI dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional melalui GPM beras SPHP dan penyaluran Banpang. Pemerintah hadir untuk rakyat secara konkret, memberikan kepastian pasokan, menstabilkan harga, dan menjaga daya beli masyarakat.
