PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) menyerahkan skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Karena itu, Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, enggan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian utang Kereta Cepat sudah berjalan.
“Pokoknya kalau untuk restru kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apapun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara,” ujarnya, kepada awak media, di selasar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dwiyana mengaku hanya berdiskusi biasa dengan salah satu deputi yang ada di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian. Sebab, untuk masukan, KCIC hanya akan mematuhi keputusan Danantara.
“Enggak, nggak. Saya diskusi biasa aja. Pokoknya kita ikutin, biar satu pintu lewat Danantara. Makanya, biar satu pintu dengan Danantara, ya,” imbuhnya sambil berlalu memasuki mobil.
Sebelumnya, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membuka peluang memberikan subsidi berupa public service obligation (PSO) untuk proyek Whoosh. Dus, sebagian utang KCIC akan ditanggung oleh pemerintah.
“Ke depannya, mengenai Whoosh ini, memang ada porsi yang memang public service obligation-nya, yang akan ditanggung pemerintah,” tuturnya usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Meski begitu, ia belum bisa mengungkapkan skema pembayaran utang Whoosh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun pos lain. Rosan mengaku, Danantara dan Cina masih mematangkan proses skema pembayaran utang Whoosh melalui sejumlah pos anggaran.
“Ini [skema pembayaran] sedang kita matangkan. Ada UU-nya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah, tapi untuk sarananya dan operasionalnya bisa di BUMN atau usaha lainnya,” urai dia.
Sementara itu, jika diberi pilihan, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, lebih memilih untuk tidak mengeluarkan APBN untuk membayar utang Whoosh.
“Kalau saya, mending nggak bayar saya,” ujarnya sambil berseloroh, dalam media briefing, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, APBN lebih baik digunakan untuk mendanai proyek-proyek Infrastruktur, seperti pembangunan jalan atau Infrastruktur lainnya. Sedangkan, utang proyek Whoosh seharusnya tetap ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), maupun Badan pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Sebetulnya, kita akan cenderung … ini belum putus juga. Sepertinya kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung,” tambah dia.
Namun, mau tidak mau dia harus menuruti kebijakan pimpinan, Presiden Prabowo, yang sudah menginstruksikan pembayaran utang Whoosh dengan duit negara. Hanya saja, pembahasan pembayaran utang proyek kereta cepat belum sampai pada titik akhir
“Cuma gini kita ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lainnya diskusi,” kata Purbaya. “Cuma, saya belum mendapatkan … kita belum sampai kesimpulannya, titik terakhir seperti apa,” imbuhnya.
Sumber Tirto.id, edit koranbumn
