PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan bagi jamaah haji Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MOU) dilakukan di Jakarta sebagai bagian dari komitmen kedua pihak dalam menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih aman, nyaman, dan modern, melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan dalam penyelenggaraan haji.
MoU ditandatangani oleh Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dengan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Melalui kesepakatan tersebut, BSI bersama Kementerian Haji Umrah menyepakati beberapa aspek, antara lain operasional dan kebutuhan transaksi keuangan kelembagaan dan dalam penyelengaraan haji umrah, kemudahan akses layanan haji bagi para calon jamaah haji Indonesia, dan juga penggunaan produk dan layanan keuangan syariah di BSI.
Penandatanganan MOU ini juga merupakan tonggak awal layanan haji tahun 2026. Pemerintah telah mengumumkan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) 2026 adalah sebesar Rp87.409.365,45 per jamaah di mana rata-rata jamaah membayar Rp54.193.806,58 dan sisanya ditanggung oleh nilai manfaat dana haji. Bipih tahun ini lebih rendah sekitar Rp2 juta dibandingkan Bipih 2025. Saat ini, penyelenggaraan memasuki persiapan pelunasan Bipih yang diperkirakan pada pekan keempat November 2025.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi kerjasama yang menjadi babak penting dalam mendukung penyelenggaraan haji Indonesia yang setiap menjadi salah satu negara dengan jamaah terbesar di dunia. “Kami berkomitmen menyediakan layanan perbankan syariah yang lebih cepat, aman, dan terkoneksi dengan sistem di Arab Saudi sehingga jamaah dapat beribadah dengan tenang dan juga dapat melakukan transaksi keuangan di Arab Saudi secara aman,” ujarnya.
BSI juga telah menyiapkan berbagai layanan pelunasan biaya haji melalui berbagai channel baik offlline, online atau melaluli BSI Agen yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. “Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga peningkatan pelayanan haji dan umrah menjadi prioritas utama kami setiap tahun,”ujarnya.
Dia menegaskan kolaborasi dan sinergi dengan bank syariah terutama BSI sebagai bank syariah terbesar diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan kemudahan layanan bagi calon jamaah haji Indonesia. “Kami berharap BSI juga dapat mempermudah jamaah baik di Tanah Air maupun saat berada di Tanah Suci.’’
BSI adalah market leader bank yang melayani jamaah dari di Indonesia. Rerata setiap tahunnya, sebanyak 83% calon Indonesia berangkat ke Arab Saudi melalui layanan BSI. Dari sisi Tabungan haji, BSI saat ini mengelola lebih dari 6,7 juta rekening dengan sekitar 51% di antaranya sudah masuk dalam daftar tunggu (waiting list) untuk berangkat haji.
Anggoro juga mengungkap BSI terus mengedukasi masyarakat untuk menyiapkan keuangan haji secara terencana sehingga dana nasabah sudah siap saat pelunasan. Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan penyediaan layanan keuangan syariah yang mudah diakses bagi calon jamaah haji, melalui digitalisasi layanan haji melalui BSI e-channel. Di antaranya, 1.130 kantor cabang BSI, 5.969 ATM, Lebih dari 100ribu BSI Agen, mobile banking BYOND by BSI maupun BSI Net.
“Digitalisasi layanan haji merupakan bagian dari strategi BSI dalam mendukung percepatan transformasi layanan haji. Kami ingin memastikan calon jamaah dapat mengakses layanan haji dengan mudah, aman dan realtime dan sesuai prinsip syariah,” ujar Anggoro Eko Cahyo.
Dia juga menambahkan dengan proses yang semakin praktis dan mudah, calon jamaah dapat melakukan seluruh aktivitas perbankan terkait haji kapan pun dan di mana pun, tanpa harus datang ke kantor cabang.
