Direktur Manajemen Risiko BNI David Pirzada menjelaskan, dari total alokasi tersebut, penyaluran kredit telah mencapai Rp47 triliun hingga Desember 2025. Nilai itu kemudian meningkat menjadi Rp55 triliun pada Januari 2026, sehingga masih tersisa sekitar Rp11 triliun yang akan disalurkan secara bertahap sepanjang tahun 2026.
“Total alokasi kredit BNI dalam program KDMP mencapai Rp66 triliun. Hingga Desember 2025 kami telah menyalurkan Rp47 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp55 triliun pada Januari 2026, sehingga tersisa Rp11 triliun,” ujar David dalam pertemuan analis, dikutip Selasa (10/2/2026).
Menurut dia, program KDMP melibatkan pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan.
Adapun, PT Agrinas Pangan Nusantara alias Agrinas mendapatkan mandat untuk mengembangkan infrastruktur pendukung koperasi desa. Di sisi lain, perbankan, termasuk BNI, berpartisipasi melalui penyaluran pembiayaan kredit investasi atau capex loans kepada Agrinas.
Struktur pembiayaan dalam program ini dinilai relatif stabil dari sisi risiko. Pinjaman yang disalurkan kepada Agrinas memiliki tenor enam tahun dengan suku bunga 6% per tahun. Dengan cost of fund sekitar 3,8%, skema tersebut menghasilkan net interest margin (NIM) sebesar 2,2%.
Meski lebih rendah dibandingkan NIM BNI secara keseluruhan, David menilai tingkat imbal hasil tersebut masih dapat diterima karena profil risiko yang tergolong rendah. Program KDMP didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi bagi perbankan.
Dari sisi operasional, dia mengklaim bahwa biaya yang timbul juga relatif kecil karena skema pembiayaan dilakukan secara business-to-business (B2B), di mana BNI bertransaksi langsung dengan Agrinas sebagai institusi. Skema ini dinilai efektif dalam mendukung penyaluran pembiayaan koperasi tanpa kompleksitas operasional yang tinggi.
“Risiko utama yang perlu dicermati adalah potensi perubahan struktur yang ada serta kemungkinan penarikan dana oleh Kementerian Keuangan. Kami memperkirakan akan ada kejelasan lebih lanjut terkait hal ini pada akhir kuartal pertama,” tuturnya.
Terkait mekanisme pembayaran, David menjelaskan bahwa pinjaman kepada Agrinas menggunakan skema amortisasi tahunan dengan masa tenggang selama delapan bulan. Pembayaran kas pertama dijadwalkan pada September 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran tahunan setiap bulan Juli pada tahun-tahun berikutnya.
“Setiap cicilan mencakup pokok dan bunga, dengan sumber pembayaran yang berasal langsung dari alokasi APBN, sehingga mekanisme pembayaran bersifat andal dan dapat diprediksi,” pungkas David.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
