PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN menilai tambahan likuiditas sebesar Rp100 triliun ke perbankan belum tentu secara otomatis mendorong pertumbuhan kredit.
Corporate Secretary BTN Ramon Armando menuturkan bahwa ekspansi pembiayaan tetap bergantung pada permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga serta kondisi makroekonomi.
“Pertumbuhan kredit pada akhirnya sangat ditentukan oleh permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga, serta kondisi makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar.,” ujar Ramon kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).
Ramon juga menekankan pertumbuhan kredit pada akhirnya sangat ditentukan oleh permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga, serta kondisi makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar.
Meski demikian, kata Ramon, tanpa adanya stimulus likuiditas tersebut, ruang ekspansi kredit kemungkinan akan lebih terbatas dan pertumbuhan berpotensi lebih rendah, terutama jika permintaan kredit belum sepenuhnya pulih.
BTN memperkirakan dengan dukungan likuiditas dan asumsi kondisi makroekonomi tetap stabil, pertumbuhan kredit pada 2026 dapat berada pada kisaran 8% sampai dengan 10% secara konservatif.
Namun demikian, pertumbuhan kredit berpeluang kembali mencapai level dua digit apabila permintaan kredit membaik dan suku bunga bergerak lebih akomodatif.
Di sisi lain, apabila permintaan kredit belum menunjukkan pemulihan yang kuat, perbankan akan memastikan likuiditas tetap produktif melalui penyaluran kredit secara selektif ke sektor-sektor yang relatif resilien.
Selain itu, bank juga akan memperkuat sumber pendapatan berbasis komisi atau fee based income, memperluas layanan transaksi digital, serta meningkatkan komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana.
“Optimisme untuk kembali ke level dua digit tetap ada, terutama jika konsumsi domestik dan investasi menunjukkan akselerasi. Meski demikian, perbankan kemungkinan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset dan pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan,” ujarnya.
Sekadar informasi, Purbaya telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp276 triliun ke Himbara sejak September 2025. Purbaya juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.
“Nanti mungkin [ditambah] Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk-keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposit yang jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel,” terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Selain dengan jangka lebih pendek dan fleksibilitas yang lebih tinggi, penempatan tambahan dana pemerintah Rp100 triliun ini rencananya berasal dari anggaran belanja pemerintah yang belum digunakan.
Adapun dana Rp200 triliun yang sudah diperpanjang hingga September mendatang itu merupakan simpanan kas pemerintah di BI, yang berada di luar pos belanja APBN.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
