“Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya penyediaan pelabuhan alternatif di Bali, sejalan dengan rencana pengembangan pelabuhan lain seperti di Sangsit, Amed, dan Gunaksa,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, kebutuhan pelabuhan alternatif menjadi krusial dengan berkaca dari pengalaman pengelolaan penyeberangan di Lampung dan Banten.
Keberadaan beberapa pelabuhan alternatif seperti Ciwandan dan BBJ Bojonegoro, mampu mengurai kepadatan arus kendaraan yang akan melintas di Merak–Bakauheni maupun sebaliknya.
Dia menegaskan, kondisi di lintasan penyeberangan Bali saat ini tidak lagi memungkinkan mencampur kendaraan berat dan kendaraan kecil dalam satu sistem layanan, mengingat keterbatasan kapasitas pelabuhan maupun akses jalan.
Sebagai solusi jangka pendek, Kemenhub akan mendorong Pelindo untuk mengembangkan fasilitas dermaga di Pelabuhan Ketapang. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan lokasi di Gilimanuk sebagai pelabuhan pasangan sementara guna menampung kapal dari Ketapang.
Selain itu, Kemenhub juga menyoroti pentingnya penyediaan buffer zone atau area penampungan kendaraan untuk mengantisipasi lonjakan arus, terutama pada periode hari besar keagamaan.
Kebutuhan tersebut diperkirakan semakin mendesak mengingat pada tahun depan atau 2027, perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri berpotensi berlangsung berdekatan.
“Untuk angkutan berat harus dipisah. Kami arahkan melalui Bali Utara, kemudian ke Bali Timur untuk penyeberangan, tanpa harus masuk ke pusat daratan,” jelas Dudy.
Menurutnya, biaya pembangunan dermaga tidak terlalu mahal jika dilakukan dengan konsep plengsengan.
Dalam implementasinya, pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang akan dilakukan oleh Pelindo, sementara proyek pelabuhan lain seperti di Amed, Gunaksa, dan Sangsit akan ditawarkan kepada pihak swasta, khususnya untuk pengembangan pelabuhan feri roll-on/roll-off (roro).
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap pengembangan pelabuhan di Bali Utara. Menurutnya, konektivitas laut perlu diperluas hingga ke wilayah timur dan selatan agar distribusi logistik dapat mengelilingi Bali tanpa bergantung pada jalur darat.
Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai proyek tersebut dapat didorong melalui pembiayaan APBN pada tahap awal sebelum dialihkan ke skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Kalau memang strategis dan anggarannya tidak terlalu besar, bisa dibangun terlebih dahulu dengan APBN, kemudian pengelolaannya diserahkan kepada swasta melalui KPBU,” ujar Lasarus.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
