PT Hutama Karya (Persero) menunggu keputusan resmi dari pemegang saham mengenai kelangsungan rencana pembentukan holding infrastruktur.
Sebagai informasi, Arya Sinulingga, Staff Khusus Menteri BUMN, mengatakan pembentukan holding karya infrastruktur terancam batal karena khawatir akan mematikan bisnis rakyat kecil. Padahal, pembentukan holding tersebut hanya tinggal menunggu payung hukumnya saja.
“Pembicaraan mengenai holding ini merupakan ranah pemegang saham. Kami mendukung keputusan dari pemegang saham dan kajian juga sudah disiapkan. Tunggu saja apakah memang pembentukan sedang berjalan atau tidak,” jelas SEVP Sekretaris Hutama Karya, Muhammad Fauzan, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).
Rencananya holding BUMN infrastruktur akan berisi enam perusahaan pelat merah. Selain PT Hutama Karya, lima perusahaan lainnya yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya.
PT Hutama Karya sejak 2014 dimandatkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mengembangkan Jalan Tol Trans Jawa Sumatera (JTTS) dengan total panjang 2.769 kilometer yang ditargetkan rampung pada 2024. Nilai investasinya diestimasi mencapai lebih dari Rp 400 triliun.
Pihaknya mendapat bantuan dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) dan sindikasi bank nasional. “Proyek JTTS ini masuk kategori Proyek Strategis Negara (PMN). Sejauh ini, equity pemerintah berupa Tol JORRS telah memberi kami modal kurang lebih Rp 19,5 triliun, ditambah loan sindikasi bank nasional dan luar negeri. Dari sana, kami sudah bisa membangun kurang lebih Rp 90 triliun investasi,” lanjutnya.
Ke depannya, Hutama Karya juga akan melancarkan strategi menggandeng pendanaan baik lokal dan internasional.
Sumber Kontan, edit koranbumn
