Di Tuban, Menteri BUMN Dukung Program Hutan Sosial dan Cash For Work Untuk Masyarakat

Pemerintah terus mendukung optimalisasi penggunaan lahan negara di Indonesia, salah satunya adalah melalui acara Panen Raya Jagung dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di wilayah hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Acara ini dilaksanakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur, Jumat 9 Maret 2018. (9/3)
Hadir dalam acara ini, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution, dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno didampingi oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Achmad Baiquni, serta sejumlah pejabat dan Direktur BUMN lainnya.
Acara tersebut juga diikuti oleh ribuan petani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dari Tuban dan sekitarnya. Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi tumpang sari jagung dan tanaman Jati Plus Perhutani (JPP). Presiden Joko Widodo melakukan panen raya jagung hasil petani penggarap hutan penerima KUR di LMDH Ngimbang Makmur seluas 77,5 Ha dan menyalurkan KUR, Kartu Tani, dan juga CSR kepada masyarakat sekitar. Kemudian agenda dilanjutkan dengan melakukan tutup tanam jati tahun 2017.
Kementerian BUMN melalui PT BNI (Persero) Tbk mendapat mandat untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani penggarap lahan hutan melalui Program Perhutanan Sosial yang digagas oleh pemerintah. Penyaluran KUR tersebut dilengkapi dengan Kartu Tani dan perlengkapan pendukung produksi pertanian dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) serta program BUMN Cash for Work.
Pada tahap pertama, penyaluran KUR oleh PT BNI (Persero) Tbk di Probolinggo, Jember, Lumajang, Madiun, Tulungagung, dan Tuban telah mencapai Rp10,443 miliar pada 1.715 petani penggarap dengan total luas lahan 5.717 Hektar (Ha). Adapun petani yang menerima SK IPHPS dan KULIN-KK tahap pertama sebanyak 2.778 petani. Sebagai kelanjutan dari program tahap pertama, pada tahun 2018 ini, Program Perhutanan Sosial akan diperluas ke Malang, Blitar, dan Bojonegoro. Dengan demikian, total luas lahan Perhutanan Sosial yang didukung PT BNI (Persero) Tbk seluas 14.713,5 Ha dengan total jumlah petani penerima SK sebanyak 11.921 orang.
Presiden berpesan kepada petani agar jangan pinjam uang dari tengkulak. Lebih baik meminjam uang dari perbankan, terutama KUR, karena suku bunganya rendah, yaitu hanya 7%. “Dan kalau pinjam uang harus dikembalikan ya,” ujar Presiden saat berbincang-bincang dengan petani di Desa Ngimbang. Presiden mengingatkan kembali perihal pinjaman tersebut untuk menghentikan kebiasaan petani yang meminjam uang ke tengkulak. Kerugian meminjam uang ke tengkulak adalah harga jual petani yang ditekan pada saat panen.
“Melalui program cash for work ini, BUMN hadir untuk mendukung program Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah,” ujar Menteri Rini. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah.
Bentuk kegiatan cash for work yang dilakukan kali ini adalah Normalisasi Saluran Irigasi Tersier Pasca Banjir Bengawan Solo sepanjang 12 kilometer (km), untuk 5 Desa di Kecamatan Rengel. Dengan tenaga sebanyak 500 orang dan Pengerasan jalan Desa Ngimbang sepanjang 1,1 Km untuk akses masyarakat desa. Total anggaran yang disiapkan untuk Program Cash for Work ini sebesar Rp 225 juta yang berasal dari sinergi PT BNI (Persero) Tbk, Perum Bulog, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero).
Sebagai percepatan program ini, BUMN hadir pula melalui sinergi PT BNI (Persero) Tbk, Perum Bulog, Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) dengan penyerahan dukungan peralatan penggarap hutan kepada masyarakat di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Malang melalui bantuan 4.000 bibit jati plus perhutani (JPP), 2 handtractor, 2 pompa air, perbaikan sarana jalan, peningkatan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al Busyro, 1 unit kultivator, 2 pompa air, 2 unit traktor, 1 unit penanam, 3 unit pemipil, dan 4 Mesin Cacah Porang.
Achmad Baiquni mengungkapkan, untuk mewujudkan cita-cita menyejahterakan masyarakat penggarap lahan hutan, BNI dilibatkan sebagai lembaga keuangan yang dapat menyalurkan pembiayaan sekaligus mempercepat peningkatan literasi keuangan di kawasan hutan terutama lahan kritis atau lahan gundul sekitar hutan. Untuk itu, BNI mengajak para petani penggarap lahan hutan menjadi masyarakat yang aktif melakukan transaksi perbankan, dan mengubah mereka dari masyarakat yang bukan nasabah menjadi nasabah BNI.
Perhutanan Sosial
Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga lahan-lahan yang selama ini kurang produktif akan lebih memberikan manfaat ekonomi kepada petani penggarap lahan hutan. BUMN hadir dalam mendukung program Perhutanan Sosial melalui kegiatan pembiayaan bagi petani penggarap berupa penyaluran KUR dan Kartu Tani. Penyaluran kredit juga didukung oleh adanya pembeli siaga (offtaker) yang menjamin terserapnya hasil budidaya petani penggarap lahan di hutan.
Presiden Joko Widodo mengatakan, SK pengelolaan hutan untuk Perhutanan Sosial yang telah diberikan akan selalu diikuti dan dicek terus perkembangannya. “Dengan program PS, diharapkan dapat mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi penganguran, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan sekaligus menjaga kelestarian hutan. SK untuk pengelolaan hutan yang telah saudara-saudara terima, digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga, kelompok, dan masyarakat”, ujarnya.
Konsep Perhutanan Sosial dibangun agar mampu menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini akan dapat memberikan beberapa manfaat: Pertama, Kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap. Kedua, Petani dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan KUR dari perbankan. Ketiga, Mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi. Keempat, Mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan. Kelima, berpeluang mendapatkan subsidi Saprotan. Keenam, Mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2 hektar per orang). Ketujuh, masyarakat penggarap dapat memperoleh pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti.
Menteri Rini mengungkapkan, keberadaan Perhutanan Sosial akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan lahan secara produktif dalam sebuah sistem pertanian modern sehingga pada akhirnya mampu mendorong peningkatan ekonomi petani penggarap. “Saya berharap petani mampu menggunakan lahan yang pemerintah berikan ini secara produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik saya yakin keberadaan Perhutanan Sosial memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi petani, “ pesan Rini
Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN