PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero) optimistis upaya restrukturisasi utang bisa membuat perusahaan kembali sehat. Restrukturisasi utang dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman menjadi modal sehingga diusulkan dalam penyertaan modal negara (PMN) nontunai.
Perseroan yang bergerak di bidang pembiayaan kapal niaga ini bakal menerima PNM sebesar Rp3,76 triliun dalam bentuk non tunai. Jumlah tersebut merupakan konversi atas utang pokok perseroan kepada negara dari dua Subsidiary Loan Agreement (SLA) tahun 1994 silam.
Direktur Utama PT PANN Hery Soegiarso Soewandy mengatakan selama ini kondisi laba berjalan perseroan sebenarnya dalam kondisi baik. Akan tetapi secara kinerja keseluruhan, laba tersebut tertekan oleh utang yang telah ada lebih dari 20 tahun.
“Kami ini kalau tahun berjalan tidak pernah rugi, makanya kami bisa hidup terus. Hanya saja besarannya ya terus mengecil, tergerus utang sejak 1994 itu,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/7/2020) malam.
Lebih lanjut Hery menjelaskan bahwa perseroan masih memiliki biaya operasional yang mampu membiayai perusahaan hingga tiga tahun ke depan. Dalam jangka waktu tersebut pihaknya telah memiliki rencana kerja untuk kembali menjalankan bisnis inti perseroan yakni pembiayaan kapal.
“Kalau [utang] SLA itu hilang, optimis bakal kembali menyehatkan perusahaan dan kami bisa fokus ke core bisnis kami. Untuk hotel bisa dijual dan dijadikan modal kerja. Itu akan lebih enak,” tukasnya.
Hotel yang dimaksud adalah dua aset perusahaan di Kota Bandung dan Surabaya. Hery menyebut kedua hotel ini merupakan sitaan ketika perseroan masih beroperasi sebagai perusahaan multifinance.
Setelah restrukturisasi utang selesai, dia berencana melego kedua hotel tersebut untuk tambahan modal kerja perseroan dengan pertimbangan bisnis hotel bukan merupakan bisnis utama PT PANN.
“Kami berusaha kembali ke core bisnisnya, sesuai dengan undang-undang pendirian kami yaitu di pembiayaan kapal,” tegasnya.
Dia mengaku cukup optimistis perusahaannya tak menjadi salah satu BUMN yang bakal dilikuidasi oleh pemerintah. Sebab menurutnya pembiayaan untuk kapal merupakan bisnis yang spesifik dan tak semua perusahaan dapat menanganinya.
Hery mengatakan PT PANN merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki manajemen perkapalan secara end-to-end, mulai dari kenavigasian hingga sertifikasi sehingga akan bisnisnya masih memiliki prospek yang baik.
“Pembiayaan kapal itu jumlahnya besar, waktunya panjang. Kalau tidak menanganinya dengan baik—misalnya bank membiayai kapal—umumnya hancur. Dan kami punya ship management yang sangat kami banggakan,” ujar dia.
Adapun untuk saat ini, PT PANN terlibat dalam pembiayaan 17 unit kapal yang terdiri dari berbagai macam jenis mulai dari kapal tanker hingga anchor handling ship, dengan total outstanding Rp408 miliar.
“Sekarang memang hanya 17, tapi dulu ada 300-an. Kami tidak bisa funding karena negative liquidity tadi. Setelah ini mungkin akan bertambah lagi,” tutup Hery.
Sekadar mengingatkan, PANN sempat menjadi buah bibir di akhir 2019 karena kurang populer di masyarakat, termasuk kalangan anggota DPR dan menteri.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR Desember 2019 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak bingung saat anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun melakukan interupsi karena tidak tahu BUMN bernama PT PANN.
“BUMN-nya sudah lama tapi enggak populer, maka Pak Misbakhun dan saya sama-sama enggak pernah dengar,” ujar Sri Mulyani.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
