Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19, pemerintah akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 menjadi 5,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebelumnya, defisit APBN 2021 disepakati sebesar 4,15% PDB. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun memberi catatan dan setelah melalui pembahasan, defisit diperlebar hingga 4,7% dari PDB.
Meski defisit kembali diperlebar, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kalau pemerintah telah memiliki strategi untuk pembiayaan. Strategi yang akan dikeluarkan juga tak akan jauh dari strategi pembiayaan defisit APBN 2020.
“Kita akan tetap melakukan langkah-langkah pembiayaan secara hati-hati. Bagaimana pembiayaan secara rinci akan nanti disampaikan oleh Presiden,” kata Sri Mulyani, Selasa (28/7) dalam konferensi pers virtual.
Pertama, pemerintah masih akan menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) baik SBN domestik maupun global, baik konvensional maupun syariah, baik ritel maupun non ritel, baik yang rupiah, juga bukan rupiah.
Selain itu, pemerintah juga masih akan meminta peran Bank Indonesia (BI) sebagai stand by buyer sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) I yang dimuat dalam Undang-Undang (UU) no. 2 tahun 2020
“Nanti kami akan mendiskusikan lagi dengan BI. Bagaimana BI akan melaksanakan fungsi sebagai peserta lelang reguler atau mereka akan masuk lewat green shoe option ataupun private placement,” tambahnya.
Kedua, pemerintah juga akan memanfaatkan sumber-sumber lain baik dari perjanjian bilateral dan multirateral agar mendapatkan sumber dana yang relatif murah dan bisa memberikan produktivitas yang maksimal.
“Dan kami tentu akan terus melakukan pengelolaan dari outstanding utang secara hati-hati karena dengan defisit meningkat, kita melihat debt to PDB ratio mendekati 40%,” tandasnya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
