Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut membantu dalam pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyalurkan bantuan modal darurat yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 2,4 juta per UMKM. Bantuan tersebut diberikan dengan sistem hibah.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin memastikan telah ada data yang diterima dari BRI dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero. Terdapat 1,1 juta UMKM data BEI yang belum menerima kredit dan 6,4 juta UMKM berdasarkan data PNM.
“Artinya datanya sudah pasti, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan rekening sudah ada,” ujar Budi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (12/8).
Selain kedua BUMN tersebut, bantuan data juga dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan telah ada 17 juta UMKM terdata yang akan diverifikasi.
“Jadi ini memang data-data usaha mikro yang sudah tervalidasi,” terang Teten.
Direktur Utama BRI Sunarso menambahkan, akan ada verifikasi secara langsung dari BRI. Nantinya petugas dari BRI akan menjelaskan salah satu syarat pencairan adalah penggunaan untuk modal kerja UMKM.
“Orang-orang kami akan datangi satu-satu, dikasih tahu. Bapak, ibu, punya rekening di BRI dengan saldo di bawah Rp 2 juta. Pemerintah mau berikan bantuan untuk usaha produktif, maka boleh cair kalau digunakan berusaha. Silakan kalau setuju tandatangan,” jelas Sunarso.
Berdasarkan target Kementerian Koperasi dan UKM terdapat 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut. Pada tahap pertama pemberian bantuan akan dilakukan kepada 9,1 juta UMKM.
Sumber Kontan, edit koranbumn
