Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih mini. Buktinya, hingga 19 Agustus 2020, realisasi penyerapan anggaran program PEN baru Rp 174,79 triliun setara 25,1% dari pagu sebesar RP 695,2 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kendala pemerintah terkait penyerapan program PEN karena adanya usulan program baru. Padahal, datanya belum tersedia dan mekanisme penyaluran pun belum siap.
Selain itu, perlu menambah dan revisi regulasi rumit karena berbenturan dengan berbagai aturan. Sementara, perlu proses penganggaran uang cepat. Makanya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa mencairkan anggaran begitu saja dicairkan bila program yang diajukan atau di bawah Kementerian/Lembaga (K/L) terkait belum komprehensif.
“Apabila belum dan merupakan program usulan baru ada yang betul-betul menantang sehingga eksekusinya mungkin membutuhkan waktu. Ini yang diminta Presiden kepada K/L agar se-simple mungkin, namun tetap akuntabel,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8).
Nah, kondisi tersebut berbeda dengan, beberapa program di pemulihan ekonomi yang sebelumnya sudah lebih dahulu berlanjut. “Program yang desainnya simple dan sudah existing seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako bisa dilakukan secara cepat,” jelas Sri Mulyani.
Adapun, secara rinci, realisasi enam program turunan dalam pemulihan ekonomi nasional di pertengahan kuartal III-2020. Pertama realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp 7,36 triliun atau setara 8,4% dari pagu senilai Rp 87,55 triliun.
Kedua, realisasi perlindungan sosial sebesar Rp 93,18 triliun sama dengan 45,6% dari total anggaran sebesar Rp 203,91 triliun. Ketiga, progres realisasi dukungan sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 12,4 triliun setara 11,6% dari pagu senilai Rp 106,05 triliun.
Keempat, realisasi insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha sebesar Rp 17,23 triliun yang sudah terserap 14,2% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun. Kelima, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah mencapai Rp 44,63 triliun atau setara 36,1% dari pagu sejumlah Rp 123,47 triliun.
Keenam, realisasi pembiayaan korporasi yang sampai saat ini belum terserap sama sekali dari total anggaran Rp 53,57 triliun.
Sumber KOntan, edit koranbumn
