Sejumlah perseroan pelat merah menyatakan kesiapannya untuk memborong produk barang dan jasa UMKM. Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memacu permintaan di tengah masih lemahnya daya beli masyarakat.
Pemerintah menerapkan strategi tambahan untuk memacu permintaan di tengah masih seretnya realisasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk UMKM. Belanja negara dan BUMN dipacu guna mengalirkan dana ke sektor tersebut.
VP Corporate Communication Arif Prabowo PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. mengatakan besar pembelanjaan kepada UMKM disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Sebelumnya, beberapa kebutuhan perusahaan menurutnya sudah dipenuhi melalui UMKM.
“Dengan adanya pasar digital [Padi] UMKM diharapkan pembelian melalui UMKM naik 30 persen dari sebelumnya. Adapun, produk yang dibutuhkan Telkom adalah barang dan jasa yang berkaitan dengan service yang dibangun oleh Telkom misalnya barang pendukung perangkat CPE dan jasa serta pekerjaan relokasi perangkat,” paparnya kepada Bisnis, Rabu (2/9/2020).
Sementara itu, Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengungkapkan perseroan menargetkan sekitar Rp1 trilliun untuk UMKM. Menurutnya, produk yang diserap oleh produsen pupuk itu cukup banyak.
“Mulai dari pengadaan barang dan suku cadang pabrik, jasa perbaikan, dan konstruksi. Sejak dulu sebenarnya kami sudah mendukung UMKM terutama lokal karena kegiatan perusahaan memang membutuhkan banyak dukungan dari UMKM terutama perusahaan yang terletak di luar Jakarta,” paparnya.
Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Mahendra Wijaya mengungkapkan belanja perusahaan ke UMKM mencapai Rp1,2 triliun—Rp1,4 triliun pada 2019. Penyerapan produk barang dan jasa UMKM menurutnya merupakan bagian dari operasional perseroan.
Mahendra menuturkan perseroan telah memiliki kontrak dengan UMKM mencapai Rp210 miliar sampai dengan Juni 2020. Pihaknya optimistis nilai itu akan bertambah lagi.
“Memang belum sebesar tahun lalu kecepatannya berkurang akibat Covid-19 tetapi pasti akan bertambah lagi. Beberapa produk yang kami belanjakan dari UMKM seperti material, perlengkapan pendukung, dan jasa penunjang,” jelasnya.
Di lain pihak, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PP Agus Purbianto menjelaskan bahwa alokasi belanja melalui sistem Padi UMKM sebanyak-banyaknya 30 persen dari portofolio belanja proyek. Menurutnya, produk yang diserap sesuai dengan kebutuhan operasional.
“Karena ini belanja untuk operasional, maka tidak ada masalah terkait financing-nya. Hanya working capital biasa dan nilainya tergantung kebutuhan operasional,” ujarnya.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan dorongan dari sisi permintaan sangat krusial untuk memulihkan ekonomi kuartal III/2020 dan kuartal IV/2020. Pemerintah bakal fokus mengerahkan belanja kementerian atau lembaga dan BUMN untuk serapan produk UMKM.
Menteri BUMN Erick Thohir juga berkomitmen agar produk UMKM bernilai di bawah Rp14 miliar diserap oleh BUMN lewat Padi. Potensi belanja BUMN diperkirakan sekitar Rp35 triliun untuk 27 kategori produk UMKM melalui platform Padi.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
