PT Pertamina (Persero) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengawalan pencegahan korupsi mulai dari pemberian subsidi hingga lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar pemberian subsidi tersebut bisa tepat sasaran.
“Karena tingginya subsidi ini perlu dibuat mekanisme yang tepat sasaran, barangkali dari KPK akan sampaikan bagaimana rekomendasinya,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati usai menemui KPK, Jumat (2/10).
Dia mengatakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah distribusi yang harus terus ditingkatkan. Dia melanjutkan, Indonesia memiliki beribu-ribu desa dan Pertamina memiliki sekitar 7000 lebih SPBU.
“Kita harus bangun SPBU di seluruh desa di indonesia, agar masyarakat Indonesia menikmati aksesibilitas energi ini secara sama,” katanya.
Dia mengatakan, Pertamina juga telah melakukan penyelamatan aset di seluruh daerah untuk kemudian dioptimalkan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Dia mengungkapkan, saat ini sudah ada dua kerjasama yaitu di Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat.
Dia menuturkan, KPK turut membantu menyelamatkan aset senilai Rp 98,5 triliun di daerah tersebut. Dia mengatakan, aset ini akan dioptimalkan dan berdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut.
“Kami berharap langkah selanjutnya masuk ke perjanjian kerja bersama, sehingga apa yang bisa kita dikerjasamakan antara KPK dengan Pertamina,” katanya.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, pertemuan dengan Pertamina guna membahas kerjasama kedua lembaga terkait pencegahan korupsi. Dia mengatakan, KPK dan pertamina berencana akan menuangkan beberapa poin dan pasal yang berhubungan dengan bagaimana bentuk program program pencegahan tersebut.
“Kemudian apakah di dalamnya juga mengaitkan tentang program pertukaran data, kemudian bagaimana mekanisme pendanaan, mekanisme penggajian, penelitian seperti apa, dan bagaimana tentang kewajiban para pihak, antara Pertamina dan KPK,” katanya.
Dia mengatakan, target KPK dan pertamina adalah bagaimana menyelamatkan dan memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik. Disaat yang bersamaan, tugas KPK juga bisa terus berjalan.
Sumber Republika, edit koranbumn
