Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, besaran kerugian yang harus ditanggung seluruh negara sebagai dampak penanganan pandemi Covid-19 selama setengah tahun ini sudah mencapai 9 triliun dolar AS hingga 15 triliun dolar AS atau sekitar Rp 133 kuadriliun hingga Rp 222 kuadriliun (kurs Rp 14.800 per dolar AS. Besaran tersebut setara dengan 15 kali ukuran ekonomi Indonesia.
Sri menjelaskan, kerugian tersebut sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi tumbuh di zona negatif pada 2020, yaitu kisaran tiga sampai lima persen. “Suatu dampak begitu dahsyat dalam waktu kurang dari enam bulan,” ujarnya dalam Sidang Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 secara virtual, Kamis (8/10).
Sri menambahkan, kepanikan dunia akibat pandemi ini sudah memberikan dampak signifikan ke Indonesia. Di antaranya dengan arus modal asing yang secara deras keluar dari pasar saham Indonesia atau capital outflow. Besarannya bahkan mencapai Rp 140 triliun.
Kepanikan telah menyebabkan gejolak dan menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pasar surat berharga negara (SBN) hingga serta pasar valuta asing (valas) di dalam negeri.
Pandemi Covid-19 turut merosotkan kegiatan ekonomi dan memunculkan ancaman luar biasa bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta global. Ini tercermin dari peningkatan jumlah pengangguran maupun kemiskinan. “Ini terjadi dalam waktu singkat,” tutur Sri.
Sri juga menekankan dampak sosial, ekonomi, dan sistem keuangan yang terancam akibat adanya kebangkrutan dunia usaha pada semua sektor. Mulai dari transportasi, perhotelan, restoran, manufaktur, perdagangan hingga konstruksi. Aktivitas ekspor, impor serta perdagangan antarnegara ikut merosot.
Sri memastikan, saat ini seluruh dunia sedang berupaya mengatasi krisis kesehatan dengan menemukan vaksin Covid-19. Hanya saja, prosesnya memang membutuhkan proses dan persiapan waktu yang tidak sebentar dengan proses rumit.
“Berbagai ikhtiar mengatasi Covid-19 dengan upaya penemuan vaksin masih dalam proses pengembangan dan butuh waktu dan persiapan yang rumit untuk penerapannya,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Sumber Republika, edit koranbumn
