Sudah menjadi rahasia umum jika setiap pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah BUMN mentereng.
Keberadaan fenomena itu tak bisa dilepaskan dari peran Kemenkeu sebagai pengelola kekayaan negara sekaligus wakil pemerintah sebagai pemilik atau pemegang saham mayoritas dari BUMN.
Dalam publikasi yang dihimpun Bisnis dari keterbukaan informasi Selasa (20/10/2020), pejabat teras Kemenkeu tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, hingga PT Pupuk Indonesia.
Namun seiring perubahan atau pergeseran jabatan di Kementerian Keuangan, nama atau pejabat dari Kemenkeu yang menjabat komisaris di BUMN juga ikut bergeser.
Posisi komisaris Pertamina, misalnya, jabatan ini semula diisi oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang sekarang menjabat komisaris PLN . Jabatan itu kemudian diganti oleh Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Isa Rachmatarwata.
Isa sendiri sebelumnya menjabat komisaris Pertamina tercatat sebagai komisaris Telkom Indonesia. Kemudian ada nama Febrio Nathan Kacaribu. Mantan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI yang diangkat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu pada April 2020 lalu, ditunjuk sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia.
Pejabat-pejabat lain yang menjabat sebagai komisaris di BUMN adalah Dirjen Anggaran Askolani yang mendapat jatah komisaris BNI. Askolani sebelumnya merupakan komisaris Bank Mandiri. Sementara komisaris Bank Mandiri dari Kemenkeu saat ini dijabat oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenkeu Ronald Silaban.
Di sisi lain, Hadiyanto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu dan Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti masing-masing tetap menjabat komisaris BRI dan PT Semen Indonesia.
Nama lain menjabat menjadi komisaris adalah Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto tercatat sebagai komisaris BTN dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dam Risiko Kemenkeu Luky Alfirman yang menjadi komisaris Perusahaan Gas Negara (PGN).
Ihwal rangkap jabatan pejabat publik dan perusahaan ini pernah disorot oleh Ombudsman RI. Ombudsman meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi penunjukkan tersebut, terutama penunjukkan yang menyalahi undang-undang.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
