Upaya PT PLN (Persero) mencapai Carbon Neutral 2060 melalui transisi energi kali ini mendapatkan dukungan dari Badan Pembangunan Prancis (Agence Française de Développement/AFD). Komitmen ini tertuang melalui penandatanganan Surat Niatan penguatan kerja sama Prancis dan Indonesia di bidang energi pada Rabu (24/11/2021).
Surat Niatan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Duta Besar Prancis di Indonesia Olivier Chambard, dan Direktur Badan Pembangunan Prancis (AFD) Indonesia Resident Mission Emmanuel Baudran, di hadapan Menteri Luar Negeri dan Eropa Jean Yves Le Drian dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Melalui penandatanganan tersebut, Indonesia dan Prancis memperkuat kerja sama dengan memobilisasi dukungan teknis dan keuangan dari Grup AFD untuk transisi energi dan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satu poin perjanjian ini adalah komitmen jumlah indikatif dukungan sebesar 500 juta euro untuk 5 tahun ke depan.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyampaikan, PLN berkomitmen untuk mendukung percepatan transisi energi demi masa depan yang lebih baik. Di tengah upaya menekan emisi karbon, perusahaan memiliki beberapa pendekatan untuk memastikan bisnis ketenagalistrikan yang berkelanjutan.
“Di antaranya memastikan operasional perusahaan ramping dan efisien, memberikan energi hijau untuk masa mendatang, dan menjadi perusahaan yang berfokus pada pelanggan dengan memberikan layanan yang andal serta terjangkau,” ujarnya.
Dalam mengakselerasi Carbon Neutral 2060, Zulkifli mengungkapkan empat hal yang harus menjadi perhatian agar transisi energi dapat berjalan dengan mulus.
Pertama, penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan. Kedua, investasi skala besar. Ketiga, penerapan teknologi dalam skala besar. Keempat, investasi pelanggan untuk beralih menggunakan peralatan rendah karbon.
“Dengan begitu, pengembangan bisnis dan kampanye electrifying lifestyle perlu lebih digaungkan. Sebut saja, seperti penggunaan kompor listrik, kendaraan listrik, dan perdagangan emisi,” ujar Zulkifli.
Dalam skenario business as usual (BAU), emisi sektor listrik mencapai 0,92 miliar ton CO2 pada 2060. Maka dari itu, PLN meluncurkan strategi demi menjadi perusahaan listrik yang bersih dan hijau. Salah satunya dengan menghentikan pembangunan serta memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) eksisting secara bertahap.
“Berdasarkan peta jalan, PLN akan memensiunkan PLTU sub-critical sebesar 10 Giga Watt (GW) pada tahun 2035. Kemudian PLTU super critical sebesar 10 GW juga akan dipensiunkan pada tahun 2045. Tahap terakhir pada tahun 2055, PLTU ultra super critical 55 GW dipensiunkan,” katanya.
Pada saat bersamaan, PLN akan berinvestasi untuk mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 20,9 GW, serta pengembangan teknologi penyimpanan listrik dalam bentuk baterai berukuran besar hingga teknologi penangkapan karbon dan hidrogen. Program lain yang disiapkan PLN untuk mendukung transisi energi yaitu ekspansi gas, program co-firing, konversi PLTD ke EBT, hingga peningkatan efisiensi energi dan pengurangan susut jaringan.
“Setidaknya PLN membutuhkan investasi lebih dari USD 500 miliar untuk mendukung pencapaian Carbon Neutral pada 2060. Oleh karena itu, PLN membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk menjalankan transisi energi ini,” imbuh Zulkifli.
Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir, AFD telah memobilisasi 520 juta euro untuk mendukung Indonesia dalam reformasi sektor energi, pembiayaan investasi publik, dan mobilisasi tenaga ahli dari Prancis. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan yang menyebabkan konsumsi energi menjadi dua kali lipat.
Untuk turut berkontribusi mengendalikan perubahan iklim, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam kerangka Perjanjian Paris sebesar 29 persen dari skenario BaU dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan masyarakat internasional.
Dengan penguatan kerja sama ini, maka AFD akan membantu Indonesia dalam bentuk hibah untuk bantuan teknis dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, pinjaman lunak kepada pemerintah Indonesia dan PLN, atau bahkan pinjaman kepada sektor swasta untuk investasi energi terbarukan dan efisiensi energi.
Melalui komitmen ini, diharapkan mampu menghasilkan pengumuman rencana netralitas karbon di sektor energi pada tahun 2021, yang akan dicapai pada tahun 2050.
Pemerintah pun telah mengeluarkan pengumuman moratorium pembangunan pembangkit listrik baru di batu bara, serta publikasi rencana investasi PLN (RUPTL – Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030.
Pada RUPTL terhijau yang pernah ada ini, porsi energi baru terbarukan (EBT) lebih besar yakni 51,6 persen atau 20.923 MW, sementara porsi energi fosil lebih rendah yakni 48 persen atau 19.652 MW.
