Kementerian BUMN telah membentuk holding BUMN pariwisata dan pendukungnya melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Kendati demikian, Garuda Indonesia (GIAA) yang digadang menjadi bagiannya ternyata belum termasuk di dalamnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan alasan tidak dimasukannya maskapai nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) ke dalam holding tersebut.
“Kami masih menunggu, karena Garuda masih proses restrukturisasi juga. Kalau dimasukan nanti, khawatirnya malah bisa mereka tidak bisa fokus ke sana, karena mereka menghadapi PKPU dan sebagainya juga,” jelasnya, Selasa (6/10/2021).
Dia menjelaskan masuknya emiten berkode GIAA ke dalam holding masih menunggu penyelesaian proses restrukturisasi perseroan. Kementerian BUMN terangnya, tidak ingin holding Pariwisata jadi ikut bermasalah karena GIAA tengah menghadapi berbagai penyelesaian kasus.
Kementerian pimpinan Erick Thohir tersebut menginginkan agar semua penggabungan di dalam holding itu bersih dan tidak membawa beban perusahaan sebelumnya.
“Jangan sampai nanti jadi beban masa depan bagi holdingnya, maka kami tunggu dahulu. Makanya, kami tunggu kalau restrukturisasi berhasil baru dimasukan ke holding, kalau tidak ya jangan dulu. nanti mengganggu jadi beban, karena kami tidak mau holding itu punya beban,” urainya.
Dia menjelaskan holding BUMN memang dibentuk berdasarkan klaster yang sesuai, tetapi pembentukan holding juga tetap melihat kondisi keuangan perusahaan yang akan digabungkan.
“Kalau kondisi keuangannya tidak mungkin jangan dipaksakan nanti holdingnya kasihan, dan anak perusahaan lainnya kasihan,” paparnya.
Kementerian BUMN menegaskan holding dibentuk salah satunya untuk memperkuat BUMN dan membuat keuntungannya meningkat, jika ada anak usaha yang memiliki beban nantinya tujuan holding tidak dapat tercapai dan malah membuat keuntungan menurun.
Hal yang tidak diinginkan jika tadinya akan mengembangkan holding pariwisata dan anak usaha di bidang pariwisata, malah anak usahanya menjadi beban holding.
Selain GIAA, Kementerian BUMN juga tengah menyiapkan ITDC untuk masuk ke dalam holding pariwisata tersebut. ITDC diharapkan dapat bergabung pada kuartal IV/2021 ini.
Tahap awal Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pariwisata dan Pendukung mulai dibentuk dengan struktur direksi dan komisaris yang baru dalam PT Aviasi Pariwisata Indonesia.
Komisaris PT Aviasi Pariwisata Triawan Munaf menuturkan jajaran komisaris dan direksi tersebut telah mulai berlaku efektif pada hari Senin (4/10/2021).
Triawan menjelaskan penunjukkan dirinya sebagai komisaris dan juga direksi lainnya baru diterima pagi ini. Untuk selanjutnya pada pekan depan akan digelar rapat koordinasi diantara para direksi dan anggota soal rencana kerja holding.
Meski demikian, landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan holding masih berada di Sekretariat Negara menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Menurutnya legalitas beleid tersebut hanya menunggu waktu karena Kepala Negara masih melakukan kunjungan kerja dan berada di Papua untuk meninjau penyelenggaran PON XX.
Triawan memperkirakan dalam 1-2 hari kedepan PP tersebut sudah akan ditandatangani dan diterbitkan.
“Sudah terbentuk holdingnya. Pengumumannya keluar tadi pagi. Karena anggota holding dan jajaran dewan komisaris dan direksi juga kesibukannya tinggi, rapat koordinasi lanjutan akan dilakukan pekan depan,” ujarnya, Senin (2/10/2021).
Berdasarkan daftar komisaris dan direksi tersebut, nama Triawan Munaf yang sebelumnya merupakan komisaris di Garuda Indonesia. Sebaliknya, Dony Oskaria sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Garuda menjadi Direktur Utama Holding Pariwisata.
Mekanisme pembentukan holding dilakukan melalui pengalihan saham Seri B milik Negara di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau INA, PT Sarinah (Persero), lalu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) atau TWC, PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai tambahan PMN ke dalam modal saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).
Angkasa Pura I berperan untuk mengelola bandara di wilayah tengah dan timur Indonesia. Lalu bandara di wilayah barat dan sebagainya dikelola Angkasa Pura II. Sedangkan Garuda Indonesia berperan sebagai penyedia jasa transportasi udara. ITDC difungsikan untuk mengembangkan destinasi wisata. Lalu TWC berperan mengembangkan aset-aset cagar budaya. Selanjutnya hotel-hotel milik BUMN akan dikelola di bawah INA.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
