PT Angkasa Pura I (persero) atau AP I memprediksikan pemulihan kinerja secara menyeluruh baik untuk rute domestik maupun internasional baru dapat terealisasikan 4 tahun lagi atau pada 2026.
Direktur Kepatuhan, Aset dan Pengadaan AP I Israwadi mengatakan prediksi tersebut juga masih bisa bergeser menjadi lebih cepat, bergantung kepada kebijakan yang akan diterbitkan oleh pemerintah.
“Kalau proyeksi kami saat ini kemungkinan pada 2026 angka sebelum pandemi baru tercapai. Ini sekali tergantung kepada regulasi. Kalau ada regulasi yang insentif bisa saja mengubah menjadi lebih cepat juga sangat mungkin,” katanya, Senin (14/3/2022).
Menurutnya, tantangan untuk mengontrol kasus Covid-19 dari pandemi menjadi endemi juga akan dimulai pada tahun ini. Mengingat kebijakan pembukaan perbatasan di sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan lainnya telah mulai dilonggarkan dan beberapa di antaranya tanpa karantina. Dia berpendapat banyak negara akan mengambil langkah pembukaan perjalanan untuk menggerakkan roda perekonomiannya.
“Tapi memang model resiko Covid-19 dengan pelaksanaan PPKM sudah tidak efektif. Hal yang lebih utama tingkat vaksinasi lebih tinggi dapat dicapai,” terangnya.
Israwadi pun bersyukur dengan kondisi saat ini lantaran beberapa penerbangan ke luar negeri dari Bali juga sudah dimulai. Meskipun masih bersifat terbatas di sejumlah rute seperti Singapura.
“Kami di AP I terutama di bandara Bali kan memang tujuan wisata ini akan sangat berdampak. Kalau open border dilakukan, karantina dihapuskan akan sangat berdampak,” terangnya.
Sejumlah harapan kepada pemerintah juga diminta oleh AP I untuk membantu pemulihan di sektor transportasi udara. Dia mencontohkan yakni penetapan tarif seperti yang telah disepakati dalam perjanjian agar dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemerintah juga diminta memberi stimulus dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada transportasi udara serta pemberian subsidi kepada industri transportasi udara.
Sementara itu Direktur PT Angkasa Pura II (persero) atau AP II Muhammad Awaluddin meminta sejumlah dukungan yang dibutuhkan oleh industri penerbangan. Hal tersebut meliputi regulasi yang dapat mendorong percepatan pengembangan dan pengoperasian bandara. Dia berpendapat skema-skema yang telah digagas oleh pemerintah seperti Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Limited Concession Scheme (LCS), Kerja sama Pemanfaatan (KSP), dan kemitraan strategis dapat dipercepat untuk implementasinya.
Awaluddin juga menuturkan perlunya tinjauan dan evaluasi terhadap Struktur Tatanan Kebandarudaraan Nasional sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi sistem transportasi udara nasional.
“Pertimbangan untuk memberikan insentif, stimulus, dan relaksasi adalah upaya dukungan pemerintah sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN],” ujarnya
SUmber Bisnis, edit koranbumn
