PT PLN (Persero) menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi akan berlangsung di Jakarta pada akhir 2022 hingga awal 2023.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Doddy B. Pangaribuan mengatakan, PLN telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait kesiapan perusahaan menghadapi cuaca ekstrem.
“Kami menyediakan 34 posko siaga dan 2.209 personel. Serta beberapa peralatan seperti unit kendaraan bergerak, kabel bergerak, perahu karet, sepeda motor, mobil double cabin hingga peralatan-peralatan darurat lain,” ujar Doddy usai bertemu dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Balai Kota, pada Rabu (23/11).
Selain itu, PLN UID Jakarta Raya juga melakukan sosialisasi bahaya penggunaan listrik saat terjadi banjir. Sosialisasi ini dilakukan secara masif melalui kerja sama dengan para tokoh masyarakat.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Pemprov DKI siap berkolaborasi dengan PLN UID Jakarta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Pemprov DKI Jakarta siap bersinergi dengan PLN UID Jakarta Raya untuk melakukan sosialisasi dan antisipasi yang diperlukan,” ucap Heru.
Kolaborasi bangun ekosistem kendaraan listrik
Selain antisipasi cuaca ekstrem, sinergi PLN dan Pemprov DKI Jakarta ini juga dalam rangka menghadirkan pasokan listrik yang andal dan mendorong terwujudnya ekosistem kendaraan listrik.
Doddy berharap, pembangunan berwawasan lingkungan seperti pengurangan emisi karbon juga perlu kolaborasi banyak pihak.
Doddy mengatakan, untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Ibu Kota Jakarta, PLN Jakarta sudah menyiapkan 26 lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) kendaraan listrik roda empat dengan 38 nozzle .
“Tadi disampaikan oleh Pj Gubernur bahwa Pemprov DKI juga berniat untuk menambah SPKLU. Untuk jumlahnya, beliau mau menghitung berapa kebutuhannya,” ujar Doddy.
Menurut Doddy, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah jumlah SPKLU khusus kendaraan roda empat.
Menyambut era kendaraan listrik, lanjut Doddy perlu kolaborasi dengan semua pihak termasuk Pemprov DKI. Kata dia, perlu ada peraturan soal penggunaan kendaraan listrik bagi pegawai pemerintah seperti untuk kendaraan dinas.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar emisi yang dihasilkan kendaraan berbahan bakar fosil di Jakarta.
“Kami juga menyampaikan kepada beliau kalau boleh sih diberikan kebijakan per instansi itu menggunakan kendaraan operasional (berbasis) listrik. Karena sama-sama kami juga harus mengurangi kadar emisi,” tutur Doddy.
