PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri dikabarkan akan merombak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD ART sebagai salah satu langkah pembenahan korporasi. Seperti diketahui, Asabri sedang tersandung kasus pidana dan kondisi keuangannya sempat merosot.
Komisaris Utama Asabri Fary Djemi Francis menjelaskan bahwa perbaikan kinerja keuangan dan investasi menjadi agenda utama perseroan sejak 2020. Hal tersebut dilakukan oleh jajaran direksi dan komisaris yang ditunjuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Fary, pembenahan tata kelola perusahaan salah satunya akan diimplementasikan dalam bentuk perubahan AD ART. Landasan bagi perseroan akan berorientasi keberlangsungan pengelolaan dana para prajurit.
“Dalam waktu dekat ini juga perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asabri akan ditetapkan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pengelolaan investasi dan manajemen risiko,” ujar Fary
Dia menyebut bahwa masih banyak tantangan yang akan dihadapi Asabri, sehingga manajemen harus terus melakukan pembenahan. Hal tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Asabri, khususnya di tengah pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Dewan Komisaris Asabri pun mengejewantahkan agenda pembenahan perusahaan ke dalam enam prioritas pengawasan. Fary menyebutkan bahwa pengawasan paling utama akan dilakukan terhadap aspek arus kas dan penyehatan keuangan.
Fary menuturkan bahwa pihaknya akan memastikan perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajiban kepada peserta. Hingga saat ini, pembayaran manfaat kepada para prajurit dan pegawai Kementerian Pertahanan berjalan baik, tetapi terdapat risiko pemenuhan liabilitas jangka panjang jika kondisi keuangan tidak segera dipulihkan
Penguatan kualitas arus kas itu, menurut Fary, di antaranya dilakukan dengan menempatkan investasi di instrumen dengan profil risiko rendah dan likuid, serta melalui efisiensi biaya operasional. Pengawasan itu dilakukan karena sebelumnya perseroan terganjal oleh persoalan investasi, khususnya di saham dan reksadana.
“Terkait penyehatan keuangan oleh direksi, kami mendukung direksi agar tingkat bunga aktuaria menjadi 9,7 persen, seperti yang diterapkan di PT Taspen (Persero). Kami juga mengawasi dan mendukung direksi untuk mendapatkan unfunded past service liability [UPSL] dari pemerintah,” ujar Fary.
Selain itu, manajemen Asabri pun perlu memastikan pemulihan aset terealisasi sesuai dengan target perusahaan. Hal tersebut dilakukan secara paralel dengan optimalisasi bisnis agar tercapai efisiensi operasional.
Fary pun menjelaskan bahwa aspek-aspek pengawasan lainnya yang ditekankan jajaran komisaris adalah peningkatan pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, dan pemberdayaan satuan audit internal (SAI).
“Kami pun mendorong tindak lanjut hasil temuan auditor internal dan eksternal,” ujarnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
