PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapat dukungan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar sejak awal tahun 2025. Percepatan penyaluran pupuk bersubsidi ini sejalan dengan misi dan program Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendukung swasembada pangan.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa sudah ada sekitar 600.000 petani yang berhasil menebus pupuk subsidi mulai 1 Januari 2025. Hal ini dapat dilakukan usai Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil menyederhanakan kebijakan pupuk bersubsidi.
“Pupuk Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah sehingga SK (Surat Keputusan) Alokasi Pupuk Provinsi atau Kabupaten bisa terbit 100 persen sebelum tahun 2024 berakhir. Hal ini tentu membuat petani lebih yakin dan tenang dalam menebus pupuk bersubsidi di wilayahnya masing-masing,” ujar Rahmad saat mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Medan, Selasa (21/1/2025).
Mulai tanggal 1 Januari 2025, lanjutnya, Pupuk Indonesia telah memastikan iPubers sebagai media penyaluran sehingga penebusan pupuk yang dilakukan petani lebih mudah. Petani terdaftar cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Adapun penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan petani terdaftar sejak awal Januari hingga per 19 Januari 2025 secara nasional mencapai 688.386 transaksi yang dilakukan oleh 599.582 petani. Pada periode tersebut pupuk bersubsidi yang sudah ditebus sebanyak 405.000 ton.
Khusus Sumatera Utara, tambah Rahmad, petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi ada 8.000 petani. Termasuk di Kabupaten Asahan per 19 Januari 2025 sudah ada 541 ton pupuk bersubsidi yang sudah ditebus.
“Kami mendorong penggunaan sepenuhnya iPubers untuk memastikan tata kelola penyaluran pupuk subsidi lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu memudahkan petani dalam melakukan penebusan,” ujar Rahmad.
Lebih lanjut ia menambahkan, Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Kementerian BUMN siap mendukung optimalisasi penyederhanaan regulasi ini dengan menjaga ketersediaan stok. Per tanggal 19 Januari 2025, Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 1,01 juta ton, terdiri dari Urea 574.238 ton, NPK 424.441 ton, dan Organik 14.728 ton.
Adapun stok di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 89 ribu ton, yaitu Urea 58.417 ton, NPK 28.833 ton, dan Organik 1.959 ton. Untuk mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Sumatera Utara, Pupuk Indonesia juga menyediakan fasilitas, yaitu 35 petugas lapangan, 29 gudang dengan kapasitas 145.229 ton, 82 distributor, 2.373 kios resmi.
“Kami berharap para petani, khususnya di Sumatera Utara mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi ini dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” tandas Rahmad.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono menjelaskan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Pupuk, mekanisme penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi telah disederhanakan yakni dari Pupuk Indonesia langsung disalurkan kepada gapoktan (gabungan kelompok tani) atau pengecer.
“Jika sebelumnya daftar penerima pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian biasanya kita berikan di bulan April tahun berjalan karena proses molor, peraturannya banyak sekali yang harus kita lewati semua. Alhamdulillah berdasarkan arahan Bapak Presiden, penekanan dari Bapak Menko Pangan, dan sinergitas semua pemangku kebijakan pangan ini, daftar itu sudah kita berikan di Desember 2024. Sehingga di tahun 2025 tanggal 1, sudah tersedia pupuk di kios-kios,” tandasnya.
Ia juga mengungkapkan secara rata-rata, penebusan pupuk tiap hari melebihi rata-rata tahun sebelumnya. Sehingga ia optimistis produktivitas pertanian dapat ditingkatkan untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional. “Jika petani menebus pupuknya lebih cepat, maka semangat tanamnya juga lebih tinggi. Ini juga menjadi faktor penyumbang produksi,” ujar Wamentan.
